KEP-201/MEN/2001

KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP-201/MEN/2001

TENTANG

 KETERWAKILAN DALAM KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

 Menimbang : a.

bahwa dalam rangka menciptakan sistem hubungan industrial yang

harmonis, dinamisdan berkeadilan, maka perlu mengefektifkan kelembagaan

yang terbentuk dari unsur

tripartit ;

b.

bahwa sejalan dengan perkembangan hubungan industrial dewasa ini dan

serikatpekerja /serikat buruh yang ada pada saat ini belum dapat

menetapkan perwakilanunsur pekerja/buruh dalam Kelembagaan Hubungan

Industrial, maka dipandangperlu pemerintah mengatur keterwakilan serikat

pekerja/serikat buruh dan organisasipengusaha dalam Kelembagaan

Hubungan Industrial ;

c.

bahwa untuk menetapkan keterwakilan serikat pekerja/serikat buruh,

organisasi pengusaha dan pemerintah yang akan duduk dalam

Kelembagaan Hubungan Industrialtersebut perlu ditetapkan dengan

Keputusan Menteri.

Mengingat : 1.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi

OrganisasiPerburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 mengenai

Berlakunya Dasar-dasardari pada Hak-hak untuk Berorganisasi dan

Berunding Bersama (Lembaga NegaraR.I Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 1050) ;

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

(Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

RINomor 3346) ;

3.

Undang-undang Nomr 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara RINomor 3989) ;

4.

Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Konvensi ILO Nomor 144 Tahun 1976 mengenai Konsultasi Tripartit untuk

meningkatkanPelaksanaan Standar Perburuhan Internasional ;

5.

Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan

Konvensi ILO Nomor 87 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan

Perlindungan Hak UntukBerorganisasi ;

6.

Keputusan Presiden RI Nomor 228 Tahun 2001.

Memperhatikan : 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit

Nasional tanggal 9 Nomor 144 Tahun 1976 mengenai Konsultasi Tripartit

2.

Kesepakatan Bersama Sidang Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit

NasionalTanggal 30 Oktober 2001 ;

3.

Hasil Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Para

Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 7 Nopember 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.TENTANG

KETERWAKILAN DALAM KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Kelembagaan Hubungan Industrial adalah lembaga ketenagakerjaan yan terbentuk dari unsur

serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang

ketenagakerjaan, organisasi pengusaha yang khusus membidangi ketenagakerjaan dan telah

terakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan instansi pemerintah.

2.

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk serikat

pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,mandiri,

demokrasi dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

3.

Organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang

didirikan secara sah atas dasr kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri alamiah

tertentu.

4.

Instansi pemerintah adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan instansi

yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.

5.

Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dapat dibentuk di

tingkat Kabupataen/Kota, Propinsi dan Nasional sebagai berikut :

a.Kelembagaan Hubungan Industrial tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota

Kabupaten/Kota ;

b.Kelembagaan Hubungan Industrial tingkat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi ;

c.Kelembagaan Hubungan Industrial tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

BAB III

KETERWAKILAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Pasal 3

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di

Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat

Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten/Kota yang

bersangkutan ; atau

b.

Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di Kabupaten/Kota yang

bersangkutan

Pasal 4

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di

Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Propinsi

dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Mempunyai jumlah kepengurusan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah

Kabupaten/Kota yang berada di Propinsi dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Propinsi yang

bersangkutan ; atau

b.

Mempunyai sekurang-kurangnya 30 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di propinsi yang

bersangkutan ; atau

c.

Mempunyai sekurang-kurangnya 5000 anggota pekerja/buruh di propinsi yang bersangkutan.

Pasal 5

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di

Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Nasional

dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Mempunyai jumlah kepengurusan Propinsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah Propinsi yang

berada di Indonesia dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia ; atau

b.

Mempunyai jumlah kepengurusan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah

Kabupaten/Kota yang berada di Indonesiai dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia; atau

c.

Mempunyai sekurang-kurangnya 150 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia ; atau

d.

Mempunyai sekurang-kurangnya 50.000 anggota pekerja/buruh di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia .

Pasal 6

Serikat pekerja/serikat buruh sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 wajib memiliki

kantor dan alamat yang jelas di tempat kedudukan masing-masing.

Pasal 7

1.

Penetapan dan pembagian jumlah wakil serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ditentukan secara proporsional sesuai jumlah anggota serikat

pekerja/serikat buruh berdasarkan hasil audit atau verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat

buruh.

2.

Untuk memperoleh seorang wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, ditetapkan atas dasar

pembagian dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dibagi dengan jumlah wakil dalam

Kelembagaan Hubungan Industrial yang dibutuhkan pada tingkat masing-masing yang selanjutnya

"angka pembagi tetap".

Pasal 8

1. Wakil serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri maupun gabungannya dalam Kelembagaan

Hubungan Industrial ditetapkan atas dasar hasil bagi kelipatan angka pembagi tetap terhadap jumlah

anggota dari masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.

2.

Apabila terdapat sisa anggota serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri maupun gabungannya

dari hasil bagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka sisa anggota tersebut diserahkan kepada

serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri maupun gabungannya yang mempunyai urutan sisa

terbanyak dan yang belum memperoleh wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

Pasal 9

1.

Keanggotaan pekerja/buruh dalam serikat pekerja/serikat buruh dibuktikan dengan kartu anggota asli

atau surat pernyataan anggota secara autentik yang dibuat oleh pekerja/buruh sendiri.

2.

Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mencamtumkan nama dan alamat

perusahaan/tempat kerja dimana pekerja/buruh bekerja.

BAB III

KETERWAKILAN ORGANISASI PENGUSAHA

Pasal 10

Organisasi pengusaha yang khusus membidangi ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar

Dagang dan Industri (KADIN) dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk dalam Kelembagaan Hubungan

Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan

mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 10 perusahaan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 11

Organisasi pengusaha yang khusus membidangi Ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar

Dagang dan Industri (KADIN) dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk dalam Kelembagaan Hubungan

Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Propinsi dengan ketentuan sebagai

berikut :

a.

Mempunyai jumlah kepengurusan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah

Kabupaten/Kota yang berada di Propinsi dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Propinsi yang

bersangkutan ; atau

b.

Mempunyai sekurang-kurangnya 1000 perusahaan di Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 12

Organisasi pengusaha yang khusus membidangi Ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar

Dagang dan Industri (KADIN) dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk dalam Kelembagaan Hubungan

Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Nasional dengan ketentuan sebagai

berikut :

a.

Mempunyai jumlah kepengurusan Propinsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah Propinsi yang

berada di Indonesia dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

; atau

b.

Mempunyai jumlah kepengurusan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah

Kabupaten/Kota yang berada di Indonesia dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia ; atau

c.

Mempunyai sekurang-kurangnya 1000 perusahaan diseluruh Indonesia.

Pasal 13

1. Penetapan dan pembagian jumlah wakil organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10, Pasal 11, dan Pasal 12 ditentukan secara proporsional sesuai jumlah anggota organisasi

pengusaha.

2.

Untuk memperoleh seorang wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, ditetapkan atas dasar

pembagian dari jumlah seluruh perusahaan yang menjadi anggota organisasi pengusaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal10, Pasal 11, dan Pasal 12 dibagi dengan jumlah wakil dalam

Kelembagaan Hubungan Industrial yang dibutuhkan pada tingkat masing-masing yang selanjutnya

"angka pembagi tetap".

Pasal 14

1.

Wakil Pengusaha dalam Kelembagaan Hubungan Industrial ditetapkan atas dasarhasil kelipatan

angka pembagi tetap terhadap jumlah anggota dari masing-masing organisasi pengusaha.

2.

Apabila terdapat sisa anggota organisasi pengusaha dari hasil bagi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), maka sisa anggota tersebut diserahkan kepada organisasai pengusaha yang ditunjuk oleh

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang belum memperoleh wakil dalam Kelembagaan Hubungan

Industrial.

Pasal 15

Dalam hal tidak ada organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal10, Pasal 11, dan Pasal 12, maka :

1.

Beberapa organisasi pengusaha bergabung agar dapat memenuhi syarat ; atau

2.

Diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) setempat.

Pasal 16

Organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal10, Pasal 11, dan Pasal 12 wajib memiliki

kantor dan alamat yang jelas di tempat kedudukan masing-masing.

BAB IV

KETERWAKILAN PEMERINTAH

Pasal 17

Instansi pemerintah yang duduk dalam Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota , Propinsi dan Nasional diwakili oleh instansi pemerintah yang

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan serta instansi lain yang bidang tugasnya terkait dengan

ketenagakerjaan.

BAB V

VERIFIKASI KEANGGOTAAN

Pasal 18

1.

Pembuktian keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan melalui verifikasi oleh

Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten/Kota.

2.

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun.

3.

Laporan hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada Gubernur dan

Menteri.

4.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus sudah sampai kepada Menteri selambatlambatnya

bulan September setiap tahunnya.

Pasal 19

dalam hal di suatu Kabupaten/Kota belum terdapat Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten/Kota, maka

verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kerjasama Tripartit

Propinsi.

Pasal 20

1.

Untuk pertama kali, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Tim

verifikasi beranggotakan unsur tripartit yang dibentuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota.

2.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah menyelesaikan tugasnya selambatlambatnya

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembentukannya.

3.

Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah disampaikan kepada

Menteri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tim verifikasi menyelesaikan tugasnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bagi daerah Kabupaten/Kota yang belum terdapat serikat pekerja/serikat buruh dan atau organisasi

pengusaha yang memenuhi syarat keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, maka

pembentukan Kelembagaan Hubungan Industrial di Kabupaten/Kota mempertimbangkan saran

Kelembagaan Hubungan Industrial di Propinsi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

1.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka ketentuan mengenai keanggotaan yang

menyangkut keterwakilan dalam berbagai Kelembagaan Hubungan Industrial harus disesuaikan

dengan ketentuan dalam keputusan ini.

2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2001

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

ttd

JACOB NUWA WEA