SP/SB

Serikat Pekerja / Serikat Buruh

                                                  

                                                

 PUK SP KEP SPSI PT.ILD

Pengantar

Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/ buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya. Hak untuk berserikat/berorganisasi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

• § Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2000).
• § Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja/buruh (Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000).
• § Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja/serikat buruh dimana setiap buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat buruh (Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2000).
• § Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja/serikat buruh dimana setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat buruh (Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2000).
• § Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat buruh/serikat pekerja dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun (Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2000).
• § Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu didalam suatu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh diperusahaan yang bersangkutan (Pasal 15 UU No. 21 Tahun 2000).
• § Fungsi SP / SB sesuai pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2000 adalah :

1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial.
2. Sebagai wakil pekerja /buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.
3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya
5. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan sahak di perusahaan.

Proses pembentukan dan pendaftaran SP/SB :

• Setiap buruh berhak membentuk dan menjadi anggota SP/SB, tanpa tekanan dari pemerintah, pengusaha maupun pihak lain.
• SP/SB dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang buruh, dengan keanggotaan harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin.
• SP/SB harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang memuat tentang nama dan lambang; dasar negara, asas, dan tujuan; tanggal pendirian; tempat kedudukan; keanggotaan dan kepengurusan; sumber dan pertangungjawaban keuangan; ketentuan perubahan AD/ART.
• Setelah dibentuk dan memiliki AD/ART, SP/SB memberitahukan secara tertulis ke kantor Disnaker di masing-masing kota/wilayah dengan dilampiri daftar nama anggota pembentuk, AD/ART, dan susunan serta nama. Kurang lebih/paling lama 21 hari, Disnaker akan memberikan nomor bukti pencatatan yang isinya bahwa SP/SB tersebut sudah terdaftar di kantor Disnaker.

Kewajiban SP/SB yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari Disnaker (pasal 27):

• Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya.
• Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
• Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART.

Hak SP/SB yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari Disnaker (pasal 25) :

• Membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan pengusaha.
• Mewakili buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial.
• Mewakili buruh dalam lembaga ketenagakerjaan.
• Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan buruh.
• Melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hak Berorganisasi (Pasal 28) :

• Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota atau menjalankan dan tidak menjalankan kegiatan serikat dengan cara :

a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi.

b. tidak membayar atau mengurangi upah buruh

c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

• Sanksi bagi yang menghalang-halangi atau memaksa buruh-buruh seperti tersebut diatas adalah Pidana Penjara (Tindak Kejahatan) paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 500.000.000,-.

• Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama/PKB yang memuat tentang (Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2002).:

1. Jenis kegiatan yang diberikan kesempatan.
2. Tata cara pemberian kesempatan.
3. Pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.

• Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 44 UU No.21 Tahun 2000).

Keuangan dan Harta Kekayaan (Bab VIII Pasal 30 UU No. 21 Tahun 2000) :

• Keuangan SP/SB berasal dari :

a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam AD/ART

b. hasil usaha yang sah

c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.

• Keuangan dan harta kekayaan Serikat Pekerja/Buruh, Federasi dan Konfederasi SP/SB harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya.
• Pengurus bertanggungjawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB.
• Pengurus wajib membuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta melaporkan secara berkala kepada anggotanya menurut Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB yang bersangkutan.

Pembubaran SP/SB terjadi bila (Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2000) :

a. dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan PHK bagi seluruh buruh.

c. dinyatakan dengan putusan pengadilan, bila :

• SP/SB mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
• Pengurus dan/atau anggota, atas nama serikat buruh terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

AD/ART FSP KEP SPSI MUNAS V 2007

FEDERASI SERIKAT PEKERJA

KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

HASIL MUNAS VII TAHUN 2007

DAN

HASIL RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS) TAHUN 2009

FSP KEP SPSI

Disusun

O

L

E

H

PIMPINAN PUSAT

FEDERASI SERIKAT PEKERJA

KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 17 No. 9 Telp/Fax. 021-7942162 Jakarta 12740

Rekening Organisasi Bank BRI Cabang Tanah Abang-atas Nama PP SP KEP SPSI

No. Rek : 001-801-000-282-30-2

Nomor:113/V/N/VIII/2001

Website : ppfspkep-spsi.blogspot.com

E-mail : pp.fspkep_spsi@yahoo.co.id

Layanan SMS Internet PP FSP KEP SPSI : 0813-8914-9449

ii

KATA PENGANTAR

Segenap keluarga besar SP.KEP-SPSI dari Sabang sampai Merauke menyampaikan

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya Musyawarah

Nasional V yang dilaksanakan pada tanggal 29 – 31 Agustus 2007 di Wisma Bahtera Bogor

Jawa Barat yang telah berlangsung secara Demokratis dengan sukses menghasilkan keputusankeputusan

yang menjadi konsensus nasional yaitu sebagai berikut :

1. Memilih dan menyusun Pengurus Masa Bhakti 5 Tahun yang akan datang.

2. Menetapkan Program Kerja Organisasi.

3. Menetapkan AD/ART hasil Munas V Tahun 2007.

Musyawarah Nasional V telah menghasilkan keputusan yang sangat strategis dalam

rangka melanjutkan Reformasi internal organisasi FSP KEP SPSI yaitu melakukan

perubahan dan penambahan pada AD/ART sebanyak 23 item*. Hal ini dilakukan guna

menghadapi tantangan yang begitu besar dalam era kebebasan berserikat supaya SP.KEP-SPSI

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Selanjutnya dengan dicetaknya hasil Munas V ini diharapkan seluruh perangkat

organisasi (PP, PD, PC dan PUK) dalam menjalankan organisasi dapat secepatnya mengikuti

dan melaksanakan ketentuan sesuai AD/ART hasil Munas V Tahun 2007 serta keputusankeputusan

yang lainnya.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, agar kita

semua dapat melaksanakan dan menjalankan organisasi dengan sungguh-sungguh dan penuh

rasa tanggungjawab.

Jakarta, 05 Oktober 2007

PIMPINAN PUSAT

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

( JACOB NUWA WEA, S.Sos ) ( SUBIYANTO,S.Sos )

KETUA UMUM SEKRETARIS UMUM

*. Yang dicetak tebal

iii

DAFTAR ISI

1. Nomor : Kep.04/MUNAS V/FSP.KEP/VIII/2007

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban

2. Nomor : Kep.05/MUNAS V/FSP.KEP/VIII/2007

Tentang : Pembentukan Komisi-Komisi

3. Nomor : Kep.06/MUNAS V/FSP.KEP/VIII/2007

Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

4. Nomor : Kep.07/MUNAS V/FSP.KEP/VIII/2007

Tentang : Program Umum Organisasi

5. Nomor : Kep.08/MUNAS V/FSP.KEP/VIII/2007

Tentang : Rekomendasi

6. Nomor : Kep.09/MUNAS V/FSP.KEP/VIII/2007

Tentang : Penyempurnaan Materi Munas

7. Nomor : Kep.10/MUNAS V/FSP.KEP/VIII/2007

Tentang : Ketua Umum Terpilih DPP SP.KEP.SPSI Periode 2007 -2012

8. Nomor : Kep.11/MUNAS V/FSP.KEP/VIII/2007

Tentang : Pembentukan Formatur

9. Nomor : Kep.12/MUNAS V/FSP.KEP/VIII/2007

Tentang : Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan SPSI.

1

SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Nomor : Kep.04/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PIMPINAN PUSAT

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban hasil kerja selama

periode masa bhaktinya dalam sidang Musyawarah Nasional Federasi

Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

b. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan, yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional V

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, telah

memenuhi seluruh ketentuan organisasi FSP.KEP.SPSI.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI hasil Musyawarah Nasional Luar

Biasa tanggal 20 – 23 Juli 2001.

2. Keputusan Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan No. Kep.02/MUNAS V/

SP.KEP.SPSI/VIII/2007 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional V

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

Memperhatikan : 1. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan, yang disampaikan dalam Musyawarah

Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

pada tanggal 29 – 31 Agustus 2007 di Cipayung, Bogor, Jawa Barat.

2. Tanggapan dan pandangan umum peserta dalam sidang Paripurna

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan yang membahas tentang Laporan Pertanggungjawaban

dan Laporan Keuangan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan periode 2001 – 2006.

2

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V FEDERASI SERIKAT

PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN KEUANGAN

PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI

DAN PERTAMBANGAN PERIODE 2001 – 2006.

Pertama : Menerima laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Federasi Serikat

Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan yang disampaikan dalam

Musyawarah Nasional V pada tanggal 29 – 31 Agustus 2007, sebagaimana

terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan keputusan ini.

Kedua : Laporan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada diktum pertama

keputusan ini lebih lanjut dipergunakan sebagai tolak ukur serta pedoman

untuk menyusun Program Umum Organisasi Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan periode 2007 – 2012.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipayung

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

1. NURHAIDAH, SE, SH K E T U A

2. ANAS GUNADI, ST SEKRETARIS

3. YEKTI W. ANGGOTA

4. DENDY PRAYITNO ANGGOTA

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ANGGOTA

3

SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Nomor : Kep.05/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI – KOMISI

MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Nasional sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

organisasi berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis dan

mendasar untuk dilaksanakan sesuai aspirasi dan amanat Musyawarah

Nasional Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

c. Bahwa agar berbagi permasalahan yang dimusyawarahkan dengan

dibahas secara mendalam, tertib, lancar, berhasil guna dan berdaya guna

bagi kelangsungan hidup organisasi, maka perlu dibentuk komisi-komisi

yang bertugas mengevaluasi dan merubah Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga, menyusun Program Umum dan

Rekomendasi.

d. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan adanya keputusan

Musyawarah Nasional V FSP.KEP.SPSI tentang Pembentukan Komisi -

Komisi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI hasil Musyawarah Nasional Luar

Biasa tanggal 20 – 23 Juli 2001.

2. Keputusan Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan No. Kep.02/MUNAS V/

SP.KEP.SPSI/VIII/2007 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional V

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

Memperhatikan : Hasil permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional V Federasi Serikat

Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, yang membahas masalah-masalah

Pembentukan Komisi-Komisi Musyawarah Nasional V Federasi Serikat

Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan pada tanggal 29 – 31 Agustus

2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V FEDERASI SERIKAT

PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN

PERTAMBANGAN.

4

Pertama : Komisi-komisi dalam Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan terdiri dari :

1. Komisi A : Komisi Bidang Organisasi (AD/ART)

2. Komisi B : Komisi Bidang Umum Organisasi

3. Komisi C : Komisi Rekomendasi

Kedua : Menugaskan kepada masing-masing komisi untuk menyusun dan

menetapkan komposisi personalia komisi sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga : Hasil kerja komisi wajib disampaikan dalam sidang Paripurna Musyawarah

Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipayung

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

1. NURHAIDAH, SE, SH K E T U A

2. ANAS GUNADI, ST SEKRETARIS

3. YEKTI W. ANGGOTA

4. DENDY PRAYITNO ANGGOTA

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ANGGOTA

5

SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Nomor : Kep.06/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

(AD/ART FSP.KEP.SPSI)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Nasional sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

organisasi berwenang untuk mengubah, menyempurnakan dan

menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi

Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI.

b. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat

Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia merupakan pedoman pokok dalam rangka mewujudkan Visi,

Misi dan Kebijakan Organisasi FSP.KEP.SPSI.

c. Bahwa untuk itu perlu adanya keputusan Musyawarah Nasional V

FSP.KEP.SPSI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI.

Mengingat : 1. UUD 1945

2. UU No. 21 Tahun 2000 Jo. Permenaker No. 16 Tahun 2001.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil MUNASLUB II

tanggal 20 – 23 Juli 2001.

Memperhatikan : 1. Hasil Permusyawaratan Komisi Organisasi yang membahas Rancangan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI.

2. Hasil Permusyawaratan dalam sidang Paripurna Munas V Federasi

Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan pada tanggal 29 – 31

Agustus 2007.

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V FEDERASI SERIKAT

PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN

PERTAMBANGAN SPSI.

Pertama : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia secara

terperinci adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan keputusan ini.

6

Kedua : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini, merupakan

pedoman pokok dalam mewujudkan fungsi dan tujuan organisasi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipayung

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

1. NURHAIDAH, SE, SH K E T U A

2. ANAS GUNADI, ST SEKRETARIS

3. YEKTI W. ANGGOTA

4. DENDY PRAYITNO ANGGOTA

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ANGGOTA

7

SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Nomor : Kep.07/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007

TENTANG

PROGRAM UMUM ORGANISASI

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Nasional sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

organisasi berwenang menyusun dan menetapkan Program Umum

Organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan SPSI.

b. Bahwa program umum organisasi dimaksudkan untuk memberikan

kejelasan pedoman dan arah perjuangan organisasi dalam mewujudkan

tujuan organisasi FSP.KEP.SPSI.

c. Bahwa oleh karenanya perlu adanya suatu keputusan Musyawarah

Nasional V FSP.KEP.SPSI.

Mengingat : 1. UUD 1945

2. UU No. 21 Tahun 2000 Jo. Permenaker No. 16 Tahun 2001.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil MUNASLUB II

tanggal 20 – 23 Juli 2001.

Memperhatikan : 1. Hasil Permusyawaratan Komisi Program Umum Organisasi yang

membahas rancangan Program Umum Organisasi Federasi Serikat

Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia.

2. Hasil Permusyawaratan dalam sidang Paripurna Munas V Federasi

Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan pada tanggal 29 – 31

Agustus 2007.

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V FEDERASI SERIKAT

PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN TENTANG

PROGRAM UMUM ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA

KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA

SELURUH INDONESIA DALAM MUNAS V FSP.KEP.SPSI.

Pertama : Program umum organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia merupakan pedoman dan

arah perjuangan dalam mewujudkan tujuan organisasi FSP.KEP.SPSI

disusun dengan sistematis sebagai berikut :

8

I. Program Bidang Organisasi

II. Program Bidang Keuangan Organisasi

III. Program Bidang Pendidikan dan Pelatihan

IV. Program Bidang Hubungan Industrial

V. Program Bidang Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

VI. Program Bidang Perlindungan dan pembelaan

VII. Program Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

VIII. Program Bidang Hubungan Luar Negeri

IX. Penutup

Kedua : Program Umum Organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia secara terperinci adalah

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan keputusan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Pengurus Pimpinan Pusat FSP.KEP.SPSI periode 2007

– 2012 untuk mengemban amanat dan melaksanakan keputusan ini, serta

mempertanggungjawabkan pelaksanaan Musyawarah Nasional berikutnya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipayung

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL V

SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

1. NURHAIDAH, SE, SH K E T U A

2. ANAS GUNADI, ST SEKRETARIS

3. YEKTI W. ANGGOTA

4. DENDY PRAYITNO ANGGOTA

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ANGGOTA

9

PROGRAM UMUM

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Program umum ini merupakan pokok-pokok program Federasi Anggota Kimia Energi dan

Pertambangan SPSI untuk periode 2007 – 2012 guna mencapai tujuan organisasi dan

menjawab tantangan era industrialisasi dan kebebasan berserikat sehingga SP.KEP.SPSI

dapat menjadi organisasi yang solid, mandiri, professional dan bertanggungjawab.

2. Program umum dijabarkan dalam uraian program kegiatan yang merupakan pedoman dan

pemberi arah yang mengikat bagi seluruh jajaran FA.KEP.SPSI pada semua tingkatan.

3. Pokok-pokok program ini merupakan reformasi, peningkatan dan kesinambungan dari

program sebelumnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Program umum ini merupakan rumusan dan langkah-langkah perjuangan FA.KEP.SPSI

sebagai proses pelaksanaan fungsi dan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Meningkatkan perlindungan, pembelaan, jaminan sosial, kepastian kerja, dan kesejahteraan

pekerja Indonesia, khususnya anggota FA.KEP.SPSI, serta hubungan industrial yang

harmonis, dinamis dan berkeadilan.

3. Meningkatkan dan mengembangkan fungsi FA.KEP.SPSI sebagai organisasi yang bebas,

mandiri, demokratis, bertanggungjawab dan professional.

4. Menyamakan visi, misi dan persepsi bidang fungsionaris organisasi dan anggota

FA.KEP.SPSI dengan berlandaskan konstitusi organisasi (AD/ART) dan perundangundangan

ketenagakerjaan yang berlaku.

5. Meningkatkan budaya ethos kerja serta peningkatan produksi dan produktifitas dalam

hubungan industrial yang harmonis sehingga terciptanya ketenangan kerja dan ketenangan

usaha.

6. Sarana untuk mengembalikan keutuhan dan memperkokoh organisasi agar menjadi organisasi

yang solid dan mandiri serta mampu berkiprah dan berperan aktif sehingga eksistensi

FA.KEP.SPSI lebih nyata di era industrialisasi serta siap bersaing secara sehat dengan serikat

pekerja-serikat pekerja lain di era kebebasan berserikat.

C. Landasan

1. Landasan Idiil = Pancasila dan UUD 1945

2. Landasan Konstitusi = GBHN

3. Landasan Operasional = AD/ART FSP.KEP.SPSI

D. Ruang Lingkup Program

I. PROGRAM BIDANG ORGANISASI

Sasaran :

1. FSP.KEP.SPSI sebagai organisasi yang bebas, mandiri, demokratis, bertanggungjawab dan

professional mampu menghadapi dan menjawab tantangan di era industrialisasi dan

kebebasan berserikat.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota FA.KEP.SPSI sehingga FA.KEP.SPSI menjadi

Serikat Pekerja yang terdepan dan terbaik dalam kualitas dan kuantitas (jumlah).

10

3. Fungsionaris organisasi mampu berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan pekerja

sehingga pekerja dapat memahami manfaat dan pentingnya organisasi serikat pekerja dan

FA.KEP.SPSI dikenal disemua lapisan kaum pekerja.

4. Seluruh fungsionaris organisasi dan anggota FA.KEP.SPSI mempunyai kesamaan dalam visi,

misi dan persepsi organisasi.

Bentuk kegiatan :

1. Melakukan pendataan ulang keanggotaan organisasi dan jajaran pengurus secara nasional.

2. Menetapkan bentuk Kartu Tanda Anggota (KTA) dan sistem registrasi keanggotaan yang

sederhana dan mudah dipahami.

3. Mendorong dan mengembangkan jumlah anggota dengan pembentukan perangkat-perangkat

organisasi di semua tingkatan (unit, cabang, daerah).

4. Mensosialisasikan semua keputusan-keputusan Munas kepada seluruh anggota agar dapat

dipahami, ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

5. Meningkatkan sistem koordinasi/konsolidasi organisasi dan perusahaan komunikasi,

informasi, publikasi, dokumentasi dan perpustakaan.

6. Mengintensifkan komunikasi dan informasi melalui liflet, penerbitan buku-buku dan media

informasi (media cetak) lainnya.

7. Membentuk dan mengefektifkan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang).

8. Mendorong setiap perangkat organisasi agar disiplin terhadap tanggungjawab dan

fungsionaris kepemimpinannya sehingga dapat mengikuti semua kegiatan organisasi yang

menjadi kewajibannya.

9. Mengadakan langkah-langkah untuk menegakkan disiplin organisasi disemua tingkatan.

10. Mendorong dan mengembangkan sifat keterbukaan disemua tingkatan organisasi sehingga

mempermudah dalam evaluasi, intropeksi dan mencari solusi pemecahan dalam setiap

masalah-masalah yang dihadapi organsiasi.

11. Membuat buku-buku tentang petunjuk pelaksanaan Musnik, Muscab, Musda dan petunjuk

pelaksanaan lainnya.

12. Mengintensifkan pelaksanaan rapat koordinasi dengan seluruh perangkat organisasi disemua

tingkatan dan melibatkan perangkat-perangkat organsiasi.

II. PROGRAM BIDANG KEUANGAN ORGANISASI

Sasaran :

1. Menggali sumber dana organisasi untuk menunjang suksesnya pelaksanaan misi organisasi.

2. Tertib administrasi disemua tingkatan yang bersih, transparan, professional dan

bertanggungjawab (BTP).

3. Transparansi keuangan/kekayaan organisasi.

4. Meningkatkan kemampuan pengurus FSP.KEP.SPSI dalam mengelola keuangan

organisasi.

Bentuk Kegiatan :

1. Menertibkan dan menggalakan pelaksanaan Check Off System (COS) diseluruh perangkat

organisasi sesuai dengan AD/ART.

2. Memperluas kerjasama ekonomi dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

3. Menetapkan pola penggalian dana organisasi.

4. Membentuk badan-badan usaha dan melakukan kegiatan ekonomi lain yang memberikan

keuntungan bagi organisasi.

5. Menetapkan pola penyusunan anggaran Pendapatan dan belanja Organisasi (APBO) dan

Administrasi Keuangan Organisasi yang sederhana, mudah dipahami, bersih, professional

transparan dan bertanggungjawab.

11

6. Menetapkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja organisasi (APBO) dan

mengadakan administrasi/pembukuan keuangan organisasi yang transparan dan

bertanggungjawab.

7. Membuat laporan keuangan secara periodik selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sekali

dan disampaikan kepada seluruh perangkat organisasi.

III. PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sasaran :

1. Meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan seluruh fungsionaris organisasi dan

anggota FA.KEP.SPSI pada khususnya dan kaum pekerja pada umumnya tentang fungsi dan

peran organisasi pekerja dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Mencetak kader-kader pemimpin serikat pekerja yang handal, berwawasan luas, memiliki

leadership yang baik, jujur dan bertanggungjawab dan siap menghadapi tantangan masa

depan dan professional.

Bentuk Kegiatan :

1. Melaksanakan pendidikan dengan pola berjenjang, antara lain :

a. Pendidikan dasar

b. Pendidikan lanjutan & umum (lokakarya, seminar, dll)

c. Pendidikan spesialisasi (Juru didik, Juru runding, Perlindungan & pembelaan tanaga

kerja, Management, Leadership, dll)

2. Menyusun dan terus-menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum

pendidikan, modul dan materi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota serta

perkembangan ketenagakerjaan dan mudah untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat

organisasi.

3. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran bagi

seluruh fungsionaris dan anggota baik secara swadaya maupun bekerja sama dengan lembaga

pemerintah, swasta maupun lembaga-lembaga internasional.

4. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara intensif, baik kepada anggota maupun pekerja

yang belum menjadi anggota.

5. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

IV. PROGRAM BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sasaran :

1. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

2. Peningkatan kualitas KKB secara berkesinambungan.

3. Adanya KKB standar untuk perusahaan-perusahaan disektor Kimia, Energi dan

Pertambangan.

4. Dapat menyelesaikan PHI/PHK dengan lebih cepat, efektif dan ekonomis.

Bentuk Kegiatan :

1. Memperjuangkan norma hubungan industrial menjadi UU yang memiliki kekuatan hukum

yang jelas dan mengikat.

2. Memperjuangkan perbaikan UU Perselisihan Perburuhan sehingga proses penyelesaian

Perselisihan (PHI/PHK) lebih cepat, efektif dan ekonomis.

3. Mewujudkan dan meningkatkan hubungan industrial yang serasi, setara dan seimbang antara

hak dan kewajiban dan melaksanakan sepenuhnya tiga azas kemitraan (mitra dalam produksi,

tanggungjawab dan menikmati keuntungan).

12

4. Mengupayakan peningkatan kualitas PP menjadi KKB secara terus

menerus/berkesinambungan.

5. Mendorong agar disetiap perusahaan dibentuk lembaga kerjasama bipartit yang anggotanya

terdiri dari unsur pengusaha dan serikat pekerja yang berfungsi sebagai forum evaluasi,

pengkajian dan pembahasan masalah ketenagakerjaan yang berkesinambungan diperusahaan.

6. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi tentang norma-norma hubungan industrial.

7. Mendorong agar diperusahaan yang telah terbentuk Serikat Pekerja dapat segera

menyusun/membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berkualitas dan

mencerminkan kesetaraan dan kesinambungan antara hak dan kewajiban serta terciptanya

hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

V. PROGRAM BIDANG KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sasaran :

1. Peningkatan kualitas dan perlindungan dari jaminan sosial tenaga kerja.

2. Adanya jaminan kepastian kerja bagi seluruh pekerja dan jaminan hidup pasca kerja

(pensiun).

3. Peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya sehingga dapat terwujud amanat

UUD 1945 yaitu terciptanya penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

4. Menjadi wakil serikat pekerja dan mampu berperan aktif dalam komisi atau dewan

pengupahan dan kesejahteraan sosial baik nasional maupun daerah.

5. Terwujudnya kepemilikan saham perusahaan oleh para pekerjanya.

6. Terwujudnya upah sektoral regional khususnya sektor Kimia, Energi dan Pertambangan.

Bentuk Kegiatan :

1. Mendesak Pemerintah untuk merevisi UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun agar

setiap perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjanya kedalam program pensiun dengan

manfaat yang lebih baik.

2. Mendesak Pemerintah untuk segera merevisi UU No. 3 Tahun 19925 tentang JAMSOSTEK

beserta peraturan pelaksanaannya agar lebih menjamin dan meningkatkan perlindungan bagi

tenaga kerja dan keluarganya serta ikut sertanya wakil-wakil pekerja dalam pengelolaan dan

pengawasan pelaksanaannya.

3. Memperjuangkan adanya pola kebijakan pemerintah dibidang pengupahan yang mendukung

peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktifitas.

4. Mendorong Pemerintah untuk merevisi undang-undang tentang kepemilikan saham

perusahaan agar penjualan saham-saham perusahaan diorientasikan dan diprioritaskan kepada

pekerjanya sebelum dijual ke bursa efek.

5. Mendorong Pemerintah agar menjadi fasilitator bagi pengusaha dalam pembentukan asosiasi

pengusaha khususnya disektor Kimia, Energi dan Pertambanagan sehingga upah sektor

regional dapat terealisasi.

6. Mengupayakan peningkatan nilai kalori dan kualitas serta kuantitas barang dalam komponen

kebutuhan hidup minimum sehingga menjadi kebutuhan hidup layak baik bagi pekerja lajang

maupun berkeluarga (istri & anak).

7. Mendorong dan mengupayakan pembentukan lembaga keuangan disetiap tingkatan/jenjang

organisasi seperti koperasi dan usaha ekonomi lainnya.

8. Mengupayakan agar dapat terwakili dalam komisi/dewan pengupahan dan kesejahteraan

sosial dengan didukung data keanggotaan yang real dan aktual.

9. Mengkaji secara mendalam dan menyusun suatu program dana abadi dari anggota sebagai

modal untuk pendirian unit usaha seperti Bank Pekerja, pasar swalayan dan unit usaha

lainnya yang diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan anggota.

10. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri untuk mengadakan

seminar, lokakarya/pelatihan lainnya tentang teknik membaca laporan keuangan perusahaan

13

sehingga fungsionaris organisasi memahami dan mengerti kondisi kemampuan ekonomi

perusahaan sehingga dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan anggota lebih realistis

dan meningkatkan bargaining position/posisi tawar yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kesejahteraan anggota.

11. Mendesak Pemerintah dan PT. Jamsostek untuk mendirikan rumah Sakit minimal 1

(satu) unit rumah Sakit untuk pekerja di daerah (disentra industri).

VI. PROGRAM BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMBELAAN

Sasaran :

1. Peningkatan perlindungan dan pembelaan bagi anggota.

2. Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja harian lepas, kontrak, borongan, pekerja wanita

dan anak.

3. Seluruh fungsionaris organisasi dan anggota memahami bagaimana mekanisme penyelesaian

perselisihan industrial dan sistem koordinasi dengan perangkat organisasi serta peranan

perangkat organisasi dalam pembelaan kepada anggotanya.

Bentuk Kegiatan :

1. Memperjuangkan perbaikan Permen No. 2 Tahun 1993 tentang kesepakatan waktu tertentu

dan Permen No. 05 Tahun 1986 tentang harian lepas sehingga lebih memberikan

perlindungan bagi tenaga kerja kontrak dan harian lepas serta mengawasi pelaksanaannya

dari tindakan-tindakan pengusaha yang memanfaatkan kelemahan peraturan tersebut.

2. Menyebarluaskan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3. Menyusun dan menyebarluaskan pedoman perlindungan dan pembelaan (Kode etik

pembelaan/Code Of Conduct) yang memberikan gambaran secara jelas tentang mekanisme

penyelesaian industrial dan sistem informasi dan koordinasi serta fungsi masing-masing

perangkat organisasi dalam memberikan pembelaan kepada anggota.

4. Membentuk tim pembelaan yang bertugas mendampingi dan melakukan upaya-upaya

pembelaan bagi anggota.

5. Melakukan pembelaan kepada Pekerja/Anggota secara professional kepada Serikat

pekerja SPSI dalam sidang hubungan industrial (PPHI).

6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upah termasuk upah minimum dan

memberikan dan pemberian jaminan sosial lainnya.

VII. PROGRAM BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Sasaran :

1. Terlaksananya Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja disetiap Perusahaan.

2. Fungsionaris organisasi disemua tingkatan ikut berperan aktif dalam dewan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Bentuk Kegiatan :

1. Memperjuangkan dilaksanakannya semua ketentuan UU No. 01 Tahun 1970 tentang

keselamatan dan kesehatan kerja dan peraturan pelaksanaannya.

2. Meningkatkan peranan dewan Keselamatan dan Kehatan kerja baik ditingkat daerah maupun

nasional dalam memonitoring, auditing dan managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Ikut aktif dalam kampanye nasional Keselamatan dan Kesehatan juga.

4. Mengadakan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan swasta nasional maupun

internasional untuk menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan dibidang keselamatan dan

kesehatan kerja sehingga anggota dihadapkan dapat tumbuh kesadaran akan pentingnya

budaya K3 dalam bekerja da diharapakan tenaga khusus yang ahli dibidang K3.

14

5. Mendorong agar disetiap perusahaan terbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

Kerja yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan wakil serikat pekerja.

VIII. PROGRAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

Sasaran :

1. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan Serikat Pekerja Internasional dengan tetap

mempertahankan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif untuk sepenuhnya

kepentingan pekerja Indonesia.

2. Meningkatkan peran FA.KEP.KSPSI diforum Internasional.

Bentuk kegiatan :

1. Menjalin hubungan kerjasama dengan ILO, ACILS, AFPRO, ICFTU dan Serikat Pekerja

Internasional lainnya guna meningkatkan peran FA.KEP.KSPSI di forum internasional.

2. Mengupayakan agar FA.KEP.KSPSI dapat mewakili pekerja Indonesia dalam kongres

buruh sedunia.

3. Mengupayakan adanya bantuan luar negeri yang dalam pelaksanaannya diorientasikan

untuk membantu kegiatan organisasi khususnya dibidang pendidikan dan pelatihan bagi

para fungsionaris organisasi demi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Melakukan pengkajian secara mendalam kemungkinan untuk menjadi anggota atau

berafiliasi dengan serikat pekerja internasional sejenis (ITS) dan tetap mengedepankan

keutuhan, kemandirian organisasi serta manfaat bagi organisasi.

PENUTUP

Program umum organisasi ini merupakan pedoman kerja organisasi disemua tingkatan (unit, cabang,

daerah dan pusat) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang dalam pelaksanaannya perlu

penjabaran lebih lanjut secara sistematis dan berkesinambungan.

Setiap perangkat organisasi dapat menjabarkan dan melaksanakan program umum ini sesuai dengan

kondisi kebutuhan dan potensi/kemampuannya sepanjang belum ditetapkan ditingkat pusat.

Agar pelaksanaan dari penjabaran program umum ini berhasil secara optimal, efektif dan efisien maka

dalam periode-periode tertentu sesuai dengan tingkatan/jenjang organisasi perlu diadakan evaluasi,

koordinasi dan informasi melalui forum rapat kerja organisasi (Raker) sesuai dengan

jenjang/tingkatannya dan untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam forum musyawarah

organisasi (Musnik, Muscab, Musda dan Munas).

Program umum lima tahunan ini sebagai sarana untuk membangun organisasi SP.KEP.KSPSI menjadi

organisasi yang bebas, terbuka, mandiri, solid, demokratis, bertanggungjawab dan professional.

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

1. NURHAIDAH, SE, SH K E T U A

2. ANAS GUNADI, ST SEKRETARIS

3. YEKTI W. ANGGOTA

4. DENDY PRAYITNO ANGGOTA

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ANGGOTA

15

REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Nomor : Kep.08/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Nasional sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

organisasi dapat menetapkan Rekomendasi.

b. Bahwa Rekomendasi dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang

pedoman dan arah perjuangan organisasi dalam mewujudkan tujuan

organisasi FSP.KEP.SPSI.

c. Bahwa oleh karenanya perlu adanya suatu keputusan Musyawarah

Nasional V FSP.KEP.SPSI tentang Rekomendasi.

Mengingat : 1. UUD 1945

2. UU No. 21 Tahun 2000 Jo. Permenaker No. 16 Tahun 2001.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil MUNASLUB II

tanggal 20 – 23 Juli 2001.

Memperhatikan : 1. Hasil Permusyawaratan Komisi rekomendasi yang membahas

Rancangan Rekomendasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

2. Hasil Permusyawaratan dalam sidang Paripurna MUNAS V Federasi

Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan pada tanggal 29 – 31

Agustus 2007.

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V FEDERASI SERIKAT

PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN TENTANG

REKOMENDASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI

DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

DALAM MUNAS V FSP.KEP.SPSI.

Pertama : Program umum organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia merupakan pedoman dan

arah perjuangan dalam mewujudkan tujuan organisasi FSP.KEP.SPSI.

Kedua : Rekomendasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia secara terperinci adalah sebagaimana

terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Pengurus Pimpinan Pusat FSP.KEP.SPSI periode 2007

– 2012 untuk mengemban amanat dalam melaksanakan keputusan ini, serta

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam Musyawarah Nasional

selanjutnya.

16

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipayung

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

1. NURHAIDAH, SE, SH K E T U A

2. ANAS GUNADI, ST SEKRETARIS

3. YEKTI W. ANGGOTA

4. DENDY PRAYITNO ANGGOTA

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ANGGOTA

17

MEMORANDUM

Nomor : Kep.09/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007

TENTANG

PENYEMPURNAAN MATERI

MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

1. Bahwa Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan yang berlangsung dari tanggal 29 – 31 Agustus 2007 di Wisma Bahtera,

Cipayung, Bogor, Jawa Barat, menghasilkan memorandum tentang penyempurnaan

materi Musyawarah Nasional V Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

2. Bahwa setelah mendengar saran dan pendapat hasil sidang Paripurna Musyawarah

Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan pada

tanggal 29 Agustus 2007.

2.1 Komisi A : Komisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

2.2 Komisi B : Komisi Program Umum Organisasi

2.3 Komisi C : Komisi Rekomendasi

3. Bahwa dari hasil sidang Paripurna tersebut diperlukan penyempurnaan redaksional.

4. Bahwa memorandum penyempurnaan hasil sidang komisi-komisi yang telah

disampaikan dalam Sidang Paripurna Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI masa bhakti 2007 – 2012.

Ditetapkan di : Cipayung

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

1. NURHAIDAH, SE, SH K E T U A

2. ANAS GUNADI, ST SEKRETARIS

3. YEKTI W. ANGGOTA

4. DENDY PRAYITNO ANGGOTA

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ANGGOTA

18

SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Nomor : Kep.10/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007

TENTANG

KETUA UMUM TERPILIH

DPP FSP.KEP.SPSI PERIODE 2007 – 2012

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Program Umum Organisasi hasil Munas V

FSP.KEP.SPSI, maka ditingkat nasional ditetapkan Pimpinan Pusat

FSP.KEP.SPSI yang bersifat kolektif.

b. Bahwa Musyawarah Nasional sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

organisasi berwenang untuk memilih dan menetapkan pengurus

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan sebagai pelaksana penanggungjawab organisasi.

c. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan keputusan MUNAS V

FSP.KEP.SPSI tentang Ketua Umum Terpilih masa bhakti 2007 – 2012.

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan hasil Musyawarah Nasional V pada

tanggal 29 – 31 Agustus 2007.

b. Keputusan Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan No. Kep.02/MUNAS V/

SP.KEP.SPSI/VIII/2007 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional V

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

c. Keputusan Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan No. Kep.06/MUNAS V/

SP.KEP.SPSI/VIII/2007 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

Memperhatikan : Hasil permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional V SP.KEP.SPSI pada

tanggal 29 – 31 Agustus 2007, membahas tentang pemilihan Ketua Umum

PP FSP.KEP.SPSI secara langsung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Sdr. Jacob Nuwa Wea, S.Sos sebagai Ketua Umum Pimpinan

Pusat FSP.KEP.SPSI Periode 2007 – 2012.

19

Kedua : Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada dictum pertama keputusan ini,

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengurus Pimpinan Pusat

FSP.KEP.SPSI yang bertanggungjawab kepada Munas berikutnya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipayung

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

1. NURHAIDAH, SE, SH K E T U A

2. ANAS GUNADI, ST SEKRETARIS

3. YEKTI W. ANGGOTA

4. DENDY PRAYITNO ANGGOTA

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ANGGOTA

20

SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Nomor : Kep.11/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN FORMATUR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Program Umum Organisasi hasil Munas V

FSP.KEP.SPSI, maka ditingkat nasional ditetapkan Pimpinan Pusat

FSP.KEP.SPSI yang bersifat kolektif.

b. Bahwa Musyawarah Nasional sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

organisasi berwenang untuk memilih dan menetapkan pengurus

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan sebagai pelaksana penanggungjawab organisasi.

c. Bahwa untuk memperlancar proses penyusunan Komposisi Personalia

PP FSP.KEP.SPSI perlu dibentuk Tim Formatur dengan mandat penuh.

d. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan adanya keputusan

Musyawarah Nasional V FSP.KEP.SPSI tentang Formatur.

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan hasil Musyawarah Nasional V pada

tanggal 29 – 31 Agustus 2007.

b. Keputusan Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan No. Kep.02/MUNAS V/

SP.KEP.SPSI/VIII/2007 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional V

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

c. Keputusan Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan No. Kep.06/MUNAS V/

SP.KEP.SPSI/VIII/2007 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

Memperhatikan : Hasil permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional V FSP.KEP.SPSI pada

tanggal 30 Agustus 2007 membahas tentang pembentukan formatur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V FEDERASI SERIKAT

PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN TENTANG

PEMBENTUKAN FORMATUR.

21

Pertama : Formatur MUNAS V FSP.KEP.SPSI terdiri dari :

1. Ketua Umum terpilih Jacob Nuwa Wea, S.Sos

2. Anggota (PP) Mansyur M. Saleh, SH, ME

3. Anggota (PC) Abdul Gani ( PC. Tangerang)

4. Anggota (PC) M. Arifin Tanjung, SH ( PC. Deli Serdang)

5. Anggota (PD) H. Dardju (PD. Jabar)

6. Anggota (PD) Abdullah (PD. Sumsel)

7. Anggota (PUK) Warsito ( PUK PT. Unilever)

Kedua : Menugaskan kepada formatur untuk menyusun komposisi personalia PP

FSP.KEP.SPSI periode 2007 – 2012.

Ketiga : Hasil kerja formatur wajib disampaikan dalam sidang Paripurna

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan untuk mendapatkan pengesahan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipayung

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

1. NURHAIDAH, SE, SH K E T U A

2. ANAS GUNADI, ST SEKRETARIS

3. YEKTI W. ANGGOTA

4. DENDY PRAYITNO ANGGOTA

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ANGGOTA

22

SURAT KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SPSI

Nomor : Kep.12/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007

TENTANG

KOMPOSISI PERSONALIA PIMPINAN PUSAT

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

Menimbang : a. Bahwa tim formatur telah diberikan mandat penuh oleh MUNAS V

FSP.KEP.SPSI untuk menyusun dan menetapkan komposisi pengurus

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

b. Bahwa tim Formatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib

berpegang teguh kepada AD/ART FSP.KEP.SPSI, berkonsultasi dengan

para calon pengurus dengan memperhatian persyaratan dan aspirasi yang

dikembangkan dalam MUNAS V FSP.KEP.SPSI.

c. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan keputusan MUNAS

FSP.KEP.SPSI tentang susunan komposisi pengurus Pimpinan Pusat

FSP.KEP.SPSI masa bhakti 2007 – 2012.

Mengingat : a. Keputusan Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan No. Kep.02/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007

tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional V Federasi Serikat

Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

b. Keputusan Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan No. Kep.06/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007,

tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat

Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan.

c. Keputusan Musyawarah Nasional V Federasi Serikat Pekerja Kimia,

Energi dan Pertambangan SPSI No. 11/MUNAS V/SP.KEP/VIII/2007

tentang Tim Formatur.

Memperhatikan : Laporan hasil sidang Formatur dalam sidang Paripurna MUNAS V

FSP.KEP.SPSI pada tanggal 30 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V FEDERASI SERIKAT

PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN TENTANG

KOMPOSISI PERSONALIA PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT

PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT

PEKERJA SELURUH INDONESIA.

23

Pertama : Mengesahkan dan menetapkan komposisi personalia pengurus Pimpinan

Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI masa

bhakti 2007 – 2012, sebagai berikut :

1. Ketua Umum : Jacob Nuwa Wea, S.Sos

2. Wakil Ketua Umum : R. Abdullah

3. Ketua : Cesar Avianto

4. Ketua : Robet Tambunan

5. Ketua : Gindo L. Tobing, SH, MH.

6. Sekretaris Umum : Subiyanto, S.Sos

7. Sekretaris : Mansyur M. Saleh, SH, ME.

8. Sekretaris : Mustopo, SE, SH.

9. Sekretaris : Ferri Nuzarli

10. Bendahara Umum : H. Suhodo Kismosarjono, SH

11. Bendahara : Mustopo

Kedua : Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat Federasi Serikat pekerja

Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, keputusan ini bersifat kolektif

yang berkewajiban melaksanakan seluruh ketetapan hasil MUNAS V

FSP.KEP.SPSI dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam

MUNAS berikutnya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipayung

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

1. NURHAIDAH, SE, SH K E T U A

2. ANAS GUNADI, ST SEKRETARIS

3. YEKTI W. ANGGOTA

4. DENDY PRAYITNO ANGGOTA

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ANGGOTA

24

ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

FSP KEP SPSI

HASIL MUNAS V 2007

Pembukaan

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia adalah dalam rangka mengisi cita-cita

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, kaum pekerja senantiasa turut berperan aktif dalam

pembangunan ekonomi bangsa.

Untuk mewujudkan peran kaum pekerja agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan

masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, serta meningkatkan kesejahteraan, jaminan sosial dan

penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya pada khususnya, maka kaum pekerja perlu

mempersatukan diri dalam suatu wadah serikat pekerja yang berdasarkan lapangan industri barang dan

jasa disektor Kimia, Energi dan Pertambangan serta industri penunjangnya sebagai sarana untuk

memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan

pekerja dan keluarganya.

Atas dasar cita-cita luhur pekerja dengan berpedoman kepada garis perjuangan bangsa serta Deklarasi

Persatuan Buruh Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 1973, maka disepakati bersama untuk

mengembangkan Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I

NAMA, BENTUK, dan ATRIBUT

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia selanjutnya di singkat FSP KEP SPSI.

Pasal 2

Bentuk

FSP KEP SPSI berbentuk Federasi yang menghimpun Pekerja dan Serikat Pekerja di perusahaanperusahaan

yang melakukan kegiatan ekonomi pada lapangan industri barang dan jasa meliputi sektorsektor

Kimia, Energi dan Pertambangan serta industri penunjangnya (Industri yang mendukung

industri sektor KEP).

Pasal 3

Atribut

1. FSP KEP SPSI mempunyai atribut berupa Bendera dan lambang.

2. Bendera dan Lambang serta maknanya diatur secara rinci di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II

AZAS dan SIFAT

Pasal 4

Azas

Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berazaskan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

25

Pasal 5

Sifat

FSP KEP SPSI bersifat Bebas, Terbuka, Mandiri, Demokratis, Profesional dan Bertanggung Jawab.

BAB III

PENDIRIAN, KEDUDUKAN dan AFILIASI

Pasal 6

Pendirian

1. FSP KEP SPSI adalah kelanjutan dari Serikat Buruh Farmasi dan Kimia, Federasi Buruh Seluruh

Indonesia (SBFK-FBSI) yang didirikan pada tanggal 20 Februari 1973 dan dikembangkan

berdasarkan keputusan Munaslub pada tanggal 20 ~ 23 Juli 2001 dan terakhir diputuskan

berdasarkan keputusan Munas tanggal 29 ~ 31 Agustus 2007.

2. FSP KEP SPSI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 7

Kedudukan

1. Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI berkedudukan di ibu Kota Negara Republik Indonesia.

2. Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI berkedudukan di Ibu kota Propinsi.

3. Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI berkedudukan di Kabupaten/Kota.

4. Pimpinan Unit Kerja FSP KEP SPSI berkedudukan di Perusahaan.

Pasal 8

Afiliasi

1. FSP KEP berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

2. FSP KEP SPSI dapat bekerjasama dan atau berafiliasi dengan Serikat Pekerja Internasional sejenis,

sepanjang tidak bertentangan dengan garis perjuangan organisasi FSPKEP SPSI dan Undang-

Undang yang berlaku.

BAB IV

VISI DAN MISI ORGANISASI

Pasal 9

VISI

Konsisten dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja.

Pasal 10

MISI

1. Melindungi.

2. Membela.

3. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

4. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia (SDM) pekerja.

BAB V

TUJUAN, FUNGSI dan USAHA

Pasal 11

Tujuan

FSP KEP SPSI bertujuan:

1. Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan

makmur.

2. Melindungi dan membela Hak dan kepentingan Pekerja.

3. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

26

4. Menumbuh kembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja.

5. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Pasal 12

Fungsi

FSP KEP SPSI berfungsi sebagai:

1. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja.

2. Lembaga perundingan mewakili pekerja.

3. Pelindung dan pembela hak-hak dan kepentingan pekerja.

4. Wadah pembinaan dan wahana peningkatan pengetahuan pekerja.

5. Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

6. Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

7. Wakil pekerja dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan.

8. Wakil untuk atas nama anggota baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 13

Usaha

Untuk mancapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam (11), FSP KEP SPSI Menjalankan bebagai usaha,

sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan nasional untuk mengisi kemerdekaan.

2. Mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

sesuai dengan tuntutan jaman.

3. Memperjuangkan perbaikan upah dan pendapatan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup dan

kemajuan perekonomian.

4. Memperjuangkan jaminan sosial yang luas sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

5. Mengadakan kerjasama dengan serikat pekerja – serikat pekerja internasional untuk kemajuan

organisasi.

6. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah, untuk

kemajuan organisasi.

7. Memperjuangkan peningkatan mutu syarat-syarat, kondisi dan kepastian kerja yang adil dan

bertanggung jawab.

8. Menyelenggarakan pendidikan bidang ketenagakerjaan dalam rangka memperluas pengetahuan,

ketrampilan dan perilaku, meningkatkan kemampuan tenaga kerja baik dalam berorganisasi

maupun dalam kerja.

9. Mendorong terbentuknya dan berkembangan koperasi pekerja dan usaha-usaha lain untuk

meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 14

Anggota

1. FSPKEP SPSI beranggotakan pekerja dan Serikat pekerja – serikat pekerja di perusahaan industri

barang dan jasa sektor-sektor Kimia, Energi dan Pertambangan serta Industri penunjangnya.

2. Ruang lingkup, tata cara dan ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Hak Anggota

Anggota mempunyai hak:

1. Hak memilih dan dipilih.

2. Mengajukan saran-saran dan pendapat demi kemajuan organisasi baik secara lisan maupun tulisan.

3. Mendapatkan pembelaan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.

4. Hak membela dan dibela dalam sidang organisasi.

27

5. Mendapatkan pembinaan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi.

6. Mendapatkan perlakuan yang sama dari organisasi.

Pasal 16

Kewajiban Anggota

Anggota mempunyai kewajiban :

1. Mentaati dan melaksanakan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP KEP SPSI serta

keputusan-keputusan organisasi.

2. Membayar uang pangkal dan uang iuran organisasi sesuai dengan ketentuan.

3. Ikut membina dan memelihara rasa memiliki organisasi dengan jalan turut serta mengembangkan

dan meningkatkan kehidupan organisasi.

4. Menghadiri rapat, pertemuan dan sidang organisasi serta kegiatan lain yang diselenggarakan oleh

organisasi.

5. Melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab.

6. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.

7. Mematuhi keputusan keputusan hasil rapat organisasi.

BAB VII

KEDAULATAN, MUSYAWARAH dan RAPAT

Pasal 17

Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi organisasi berada ditangan anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui

musyawarah menurut jenjang organisasi.

Pasal 18

Musyawarah

1. Musyawarah Nasional (Munas)

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

3. Musyawarah Daerah (Musda)

4. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)

5. Musyawarah Cabang (Muscab)

6. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub)

7. Musyawarah Unit Kerja (Musnik)

8. Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub)

Pasal 19

Rapat-Rapat

1. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)

2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

3. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)

4. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)

5. Rapat Kerja Unit Kerja (RAKERNIK)

BAB VIII

TUGAS dan WEWENANG MUSYAWARAH

Pasal 20

Munas

1. Munas FSP KEP SPSI adalah penjelmaan kedaulatan seluruh anggota FSP KEP SPSI dan

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional.

2. Munas dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

3. Munas diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.

4. Peserta Munas FSP KEP SPSI adalah:

a. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI

28

b. Utusan Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI

c. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI

d. Utusan Pimpinan Unit Kerja FSP KEP SPSI

5. Tugas dan wewenang Munas:

a. Mengubah/menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPKEP SPSI,

b. Menilai dan mensyahkan laporan pertanggungjawaban pengurus Pimpinan Pusat.

c. Membuat dan menetapkan Program Umum Organisasi.

d. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan dan garis-garis besar kebijakan organisasi

e. Memilih Ketua Umum dan menetapkan susunan pengurus Pimpinan Pusat.

f. Membentuk Komisi Verifikasi apabila dipandang perlu.

Pasal 21

Munaslub

1. Munaslub adalah Musyawarah Nasioanl Luar Biasa yang dapat dilaksanakan apabila kondisi

organisasi ditingkat nasional dalam keadaan darurat.

2. Munaslub dapat diselenggarakan atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 dari

jumlah Pimpinan Daerah dan atau 2/3 jumlah Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia.

3. Munaslub diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.

4. Pelaksanaan Munaslub diputuskan melalui Rapimnas.

5. Peserta, tugas dan wewenang Munaslub sama dengan Munas.

Pasal 22

Musda

1. Musda FSP KEP SPSI adalah penjelmaan kedaulatan seluruh anggota FSP KEP SPSI dan

merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat daerah/propinsi.

2. Musda dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

3. Musda diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah.

4. Peserta Musda FSP KEP SPSI adalah:

a. Pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI

b. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI

c. Utusan Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI

d. Utusan Pimpinan Unit Kerja FSP KEP SPSI

5. Tugas dan wewenang Musda:

a. Menilai dan mensyahkan laporan pertanggung jawaban Pengurus Pimpinan Daerah.

b. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan organisasi di wilayah kerjanya dan tidak

bertentangan dengan AD/ART.

c. Membuat dan menetapkan skala prioritas program kerja daerah sebagai penjabaran program

umum organisasi.

d. Memilih ketua dan menetapkan susunan pengurus Pimpinan Daerah.

Pasal 23

Musdalub

1. Musdalub adalah Musyawarah Daerah Luar Biasa yang dapat dilaksanakan apabila kondisi

organisasi di tingkat daerah dalam keadaan darurat.

2. Musdalub dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan Cabang dan

atau 2/3 Pimpinan Unit Kerja di satu Propinsi.

3. Musdalub diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah.

4. Pelaksanaan Musdalub diputuskan melalui rapat Pengurus Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang.

5. Peserta tugas dan wewenang Musdalub sama dengan Musda.

Pasal 24

Muscab

1. Muscab FSP KEP SPSI adalah penjelmaan kedaulatan seluruh anggota dan merupakan forum

pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat Kab./Kota (cabang).

2. Muscab dilaksanakan setaip 5 (lima) tahun sekali.

29

3. Muscab diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang.

4. Peserta Muscab FSP KEP SPSI adalah:

a. Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI

b. Utusan Pimpinan Unit Kerja FSP KEP SPSI

c. Utusan Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI

5. Tugas dan wewenang Muscab

a. Menilai dan mensyahkan laporan pertanggung jawaban Pengurus Pimpinan Cabang.

b. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan organisasi di wilayah kerjanya dan tidak

bertentangan dengan AD/ART.

c. Membuat dan menetapkan skala prioritas program kerja cabang sebagai penjabaran program

kerja daerah.

d. Memilih Ketua dan menetapkan susunan pengurus Pimpinan Cabang.

Pasal 25

Muscablub

1. Muscablub adalah Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dapat dilaksanakan apabila kondisi

organisasi di tingkat cabang dalam keadaan darurat.

2. Muscablub dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan Unit Kerja.

3. Muscablub diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang.

4. Pelaksanaan Muscablub diputuskan melalui rapat Pengurus Pimpinan Cabang dan PUK.

5. Peserta, tugas dan wewenang Muscablub sama dengan Muscab.

Pasal 26

Musnik

1. Musnik adalah penjelmaan kedaulatan seluruh anggota dan merupakan forum pengambilan

keputusan tertinggi organisasi di tingkat unit kerja.

2. Musnik dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.

3. Musnik diselenggarakan oleh Pimpinan Unit Kerja.

4. Peserta Musnik FSP KEP SPSI adalah:

a. Pengurus Pimpinan Unit Kerja FSP KEP SPSI

b. Seluruh anggota atau perwakilan dengan surat mandat

c. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI

5. Tugas dan wewenang Musnik:

a. Menilai dan mensyahkan laporan pertanggung jawaban Pengurus Unit Kerja

b. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan organisasi di tingkat unit kerja dan tidak

bertentangan dengan AD/ART

c. Membuat dan menetapkan skala prioritas program kerja unit sebagai penjabaran program kerja

cabang.

d. Memilih Ketua dan menetapkan susunan pengurus Pimpinan Unit Kerja

Pasal 27

Musniklub

1. Musniklub adalah Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa yang dapat dilaksanakan apabila kondisi

organisasi ditingkat unit dalam keadaan darurat.

2. Musniklub dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

3. Musnilklub diselenggarakan oleh Pimpinan Unit Kerja.

4. Pelaksanaan Musniklub diputuskan melalui rapat Pengurus Pimpinan Unit Kerja.

5. Peserta, tugas dan wewenang Musniklub sama dengan musnik.

BAB IX

TUGAS dan WEWENANG RAPAT

Pasal 28

Rapat Pimpinan Nasional

30

1. Rapimnas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi diantara dua Munas.

2. Rapimnas dipimpin oleh Pimpinan Pusat.

3. Peserta Rapimnas adalah:

a. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI

b. Utusan Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI

c. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI

4. Rapimnas dianggap syah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari Pengurus Pimpinan Pusat,

Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang.

5. Rapimnas berwenang untuk:

a. Mengevaluasi, mengembangkan dan menyempurnakan Program Umum Organisasi.

b. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang strategis dan berdampak luas.

c. Menetapkan pelaksanaan Munaslub

d. Membahas dan untuk selanjutnya menetapkan keputusan organisasi yang bersifat mengikat

dalam bentuk pengukuhan pemecatan atau rehabilitasi nama baik.

6. Keputusan Rapimnas dianggap syah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang

hadir.

Pasal 29

Rakernas

1. Rakernas adalah forum konsultasi, informasi dan evaluasi yang memiliki tugas melakukan

penyempurnaan program umum organisasi hasil munas.

2. Rakernas dilaksnakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

3. Rakernas dipimpin oleh Pimpinan Pusat.

4. Peserta Rakernas adalah:

a. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI

b. Utusan Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI

c. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI

d. Utusan Pimpinan Unit Kerja FSP KEP SPSI

5. Rakernas mempunyai wewenang menetapkan pedoman tindak lanjut pelaksanan program umum

organisasi untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi secara nasional.

Pasal 30

Rakerda

1. Rakerda adalah forum konsultasi, informasi dan evaluasi yang memiliki tugas melakukan

penyempurnaan program kerja daerah hasil Musda.

2. Rakerda dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

3. Rakerda dipimpin oleh Pimpinan Daerah.

4. Peserta Rakerda FSP KEP SPSI adalah:

a. Pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI

b. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI

c. Utusan Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI

d. Utusan Pimpinan Unit Kerja FSP KEP SPSI

5. Rakerda mempunyai wewenang menetapkan pedoman tindak lanjut pelaksanaan program kerja

daerah yang sejalan dengan keputusan Rakernas untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat

organisasi di satu propinsi.

Pasal 31

Rakercab

1. Rakercab adalah forum konsultasi, informasi yang memiliki tugas melakukan penyempurnaan

program kerja cabang hasil Muscab.

2. Rakercab dilaksanakan sekurang-kurannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

3. Rakercab dipimpin oleh Pimpinan Cabang.

4. Peserta Rakercab FSP KEP SPSI adalah:

a. Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI

b. Utusan Pimpinan Unit Kerja FSP KEP SPSI

c. Utusan Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI

31

5. Rakercab mempunyai wewenang menetapkan pedoman tindak lanjut pelaksanaaan program kerja

Cabang yang sejalan dengan keputusan Rakerda untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat

organisasi di satu Kab./Kota.

Pasal 32

Rakernik

1. Rakernik adalah forum konsultasi, informasi dan evaluasi yang memiliki tugas melakukan

penyempurnaan program kerja Unit hasil Musnik.

2. Rakernik dilaksnakan sekurang-kurannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

3. Rakernik dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja.

4. Peserta Rakernik FSP KEP SPSI adalah:

a. Pengurus Pimpinan Unit Kerja

b. Seluruh anggota

c. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI

5. Rakernik mempunyai wewenang menetapkan pedoman tindak lanjut pelaksanaan program kerja

unit yang sejalan dengan keputusan Rakercab untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi

di tingkat Unit Kerja.

BAB X

STRUKTUR ORGANISASI dan KEPENGURUSAN

Pasal 33

Struktur Organisasi

Struktur organisasi FSP KEP SPSI secara vertikal ditetapkan sebagai berikut:

1. Tingkat Unit Kerja dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi satu atau beberapa unit badan

usaha yang sama dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja, disingkat PUK FSP KEP SPSI.

2. Tingkat Cabang dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi wilayah kab./kota dipimpin oleh

Pimpina Cabang, disingkat PC FSP KEP SPSI.

3. Tingkat Daerah dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi 1 (satu) propinsi atau yang

dipersamakan dengan itu dipimpin oleh Pimpinan Daerah, disingkat PD FSP KEP SPSI.

4. Tingkat pusat dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi wilayah Republik Indonesia

dipimpin oleh Pimpinan Pusat, disingkat PP FSP KEP SPSI.

5. Mengingat wilayah dan demi efektifitas organisasi, maka khusus untuk wilayah DKI Jakarta tidak

dibentuk Pimpinan Cabang.

6. Dalam hal terjadi pemekaran daerah, atau atas dasar kebutuhan organisasi didaerah tertentu maka

dapat dibentuk Pimpinan Cabang/Pimpinan Daerah Care Taker.

Pasal 34

Susunan Kepengurusan

Sesuai dengan struktur organisasi secara vertical, maka kepengurusan SP KEP SPSI disusun sebagai

berikut :

1. Pimpinan Unit Kerja FSP KEP SPSI (PUK FSP KEP SPSI)

a. Dibentuk bilamana sedikitnya mempunyai 10 (sepuluh) orang anggota pekerja di perusahaan

yang bersangkutan.

b. Pengurus Unit Kerja Unit Kerja diangkat dan dipilih oleh anggota di dalam Musyawarah Unit

Kerja (MUSNIK).

c. Jumlah pengurus Unit Kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11

(sebelas) orang sesuai dengan kebutuhan sebagai pengurus harian.

d. Susunan Pengurus Pimpinan Unit Kerja terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua,

seorang sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, seorang bendahara dan beberapa orang Wakil

Bendahara.

e. Masa jabatan Pimpinan Unit Kerja selama 3 (tiga) tahun, atas dasar pertimbangan perjuangan

dan kepentingan anggota, masa jabatan PUK dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling

lama 1 (satu) tahun, dengan tata cara perpanjangan masa jabatan diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.

32

f. Pimpinan Unit Kerja berwenang menunjuk dan mengukuhkan bakor/komisaris.

g. Pimpinan Unit Kerja di kukuhkan oleh Pimpinan Cabang

2. Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI (PC FSP KEP SPSI)

a. Dibentuk bilamana disuatu wilayah Kabupaten/Kota terdapat sedikitnya 5 (lima) Unit Kerja

FSP KEP SPSI.

b. Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI diangkat oleh anggota peserta dalam Musyawarah

Cabang FSP KEP SPSI (Muscab FSP KEP SPSI).

c. Pengurus Pimpinan Cabang berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang sebagai

pengurus harian dan ditambah sejumlah pengurus pleno sesuai dengan kebutuhan dan keadaan

di tingkat wilayah/daerah yang bersangkutan.

d. Susunan Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua,

seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa

orang Wakil Bendahara.

e. Masa jabatan Pengurus Pimpinan Cabang adalah selama 5 (lima) tahun.

f. Pimpinan Cabang berwenang melantik dan mengukuhkan Pengurus Pimpinan Unit Kerja.

g. Pengurus Pimpinan Cabang dilantik dan di kukuhkan oleh Pimpinan Daerah.

3. Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI (PD FSP KEP SPSI)

a. Dibentuk bilamana disuatu wilayah setingkat propinsi atau yang dipersamakan dengan itu

terdapat sedikitnya 5 (lima) Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI.

b. Pengurus Pimpina Daerah FSP KEP SPSI diangkat dan dipilih oleh anggota peserta

Musyawarah Daerah FSP KEP SPSI (MUSDA FSP KEP SPSI).

c. Pengurus Pimpinan Daerah berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang sebagai

pengurus harian dan dapat ditambah sejumlah pengurus pleno sesuai dengan kebutuhan dan

keadaan daerah yang bersangkutan.

d. Susunan pengurus Pimpinan Daerah terdiri dari seorang Ketua, beberapa wakil Ketua, seorang

Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa orang Wakil

Bendahara.

e. Masa jabatan pengurus Pimpinan Daerah selama 5 (lima) tahun.

f. Pengurus Pimpinan Daerah berwenang melantik dan mengukuhkan Pengurus Pimpinan

Cabang.

g. Pengurus Pimpinan Daerah dilantik dan dikukuhkan oleh Pimpinan Pusat.

4. Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI

a. Dibentuk di tingkat nasional bilamana terdapat 3 (tiga) Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI atau

15 (lima belas) Pimpinan Cabang dan atau 75 (tujuh puluh lima) Pimpinan Unit Kerja.

b. Pengurus Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI diangkat dan dipilih oleh anggota peserta dalam

Musyawarah Nasional FSP KEP SPSI (MUNAS FSP KEP SPSI).

c. Pengurus Pimpinan Pusat berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang sebagai

pengurus harian dan ditambah sejumlah pengurus pleno sesuai dengan kebutuhan dan keadaan

perkembangan industri secara nasional di sektor Kimia, Energi dan Pertambangan.

d. Susunan Pengurus Pimpian Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, seorang Wakil Ketua

Umum dan beberapa Ketua, Seorang Sekretaris umum dan beberapa Sekretaris, seorang

Bendahara umum dan satu Bendahara dan anggota pengurus pleno.

e. Masa jabatan Pengurus Pimpinan Pusat adalah selama 5 (lima) tahun

f. Pimpinan Pusat berwenang melantik dan mengukuhkan Pengurus Daerah.

g. Pengurus Pimpinan Pusat dikukuhkan dalam MUNAS

Pasal 35

Pengurus

1. Pengurus FSP KEP SPSI adalah Pimpinan yang bersifat kolektif.

2. Dalam melaksanakan tugas, pengurus Unit dibantu oleh bakor/komisaris sedangkan pengurus

harian Pimpinan Cabang, Pimpina Daerah dan Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI dibantu oleh

pengurus pleno.

33

3. Pembidangan tugas masing-masing pengurus ditetapkan di dalam keputusan/peraturan organisasi

melalui rapat pengurus sesuai dengan jenjang organisasi.

Pasal 36

Pemilihan dan Pengukuhan Pengurus

1. Pemilihan Pengurus FSP KEP SPSI pada setiap jenjang organisasi dilakukan secara Demokratis,

langsung, Umum, Bebas dan rahasia.

2. Tata cara pemilihan dan pengukuhan diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

BAB XI

TUGAS dan WEWENANG PENGURUS

Pasal 37

Tugas dan Wewenang Pengurus

Pengurus FSP KEP SPSI sesuai dengan tingkat/jenjang organisasi memiliki tugas dan wewenang

sebagai berikut:

1. Melaksanakan program kerja dan peraturan organisasi yang ditetapkan dalam musyawarah maupun

rapat kerja sesuai dengan tingkat/jenjang organisasi dengan penuh tanggung jawab.

2. Membuat laporan pertanggung jawaban dan memepertanggungjawabkan hasil kerja organisasi

dalam musyawarah sesuai dengan tingkat/jenjang organisasi.

3. Mengatur dan mengelola organisasi

4. Melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan penuh tanggung jawab.

5. Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan garis-garis besar program organisasi yang telah

ditetapkan menurut tingkat/jenjang organisasi.

6. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) dan Peraturan

Organisasi (PO) melalui rapat pengurus sesuai dengan tingkat/jenjang organisasi.

7. Mewakili organisasi dan anggota dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan sesuai dengan

tingkat/jenjang organisasi.

8. Mewakili Organisasi dan anggota untuk menghadap dalam sidang-sidang perantara, panitia Daerah,

Paniti Pusat, pengadilan dan sidang-sidang lainnya serat mengambil keputusan-keputusan

organisasi dalam setiap perkara yang disidangkan/diperkarakan.

BAB XII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 38

Pembubaran Organisasi

1. Federasi FSP KEP SPSI tidak dapat dibubarkan oleh siapapun, kecuali oleh anggota melalui

Musyawarah Nasional yang khusus membahas tentang itu, dengan ketentuan harus dihadiri oleh

sekurang-kurannya 2/3 Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Unit Kerja dan memperoleh

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan yang hadir.

2. Pimpinan Pusat memberitahukan kepada Pimpian Daerah dan Pimpinan Cabang selambatlambatnya

2 (dua) bulan sebelum Musyawarah nasional khusus tersebut dilaksnakan.

3. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kewajiban-kewajiabn organisasi menjadi tanggung jawab

seluruh pengurus dan kekayaan organisasi diserahkan/dihibahkan kepada Badan atau Lembaga

sosial Indonesia.

BAB XIII

PEMBERLAKUAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH

TANGGA

Pasal 39

Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP KEP SPSI berlaku untuk seluruh perangkat

organisasi FSP KEP SPSI (PUK, PC, PD dan PP).

34

Pasal 40

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga hanya dapat dirubah melalui forum

Musyawarah Nasional dan Musyawarah nasional Luar Biasa.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga perubahan dimaksud, ditetapkan sebagai anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pengganti atau yang baru.

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 41

Sumber Keuangan

1. Keuangan organisasi diperoleh dari:

a. Uang Pangkal.

b. Uang Iuran.

c. Uang Konsolidasi

d. Dana Perjuangan

2. Ketentuan dan tata cara pemotongan dan pendistribusian keuangan dilakukan menurut ketentuan

yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Organisasi.

Pasal 42

Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi

1. Pengurus FSP KEP PSSI di semua tingkat/jenjang organisasi setiap tahun membuat Rencana

Anggran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO)

2. RAPBO ditetapkan melalui rapat pengurus dan pleno

Pasal 43

Usaha Lain

Selain dari pemungutan uang pangkal, uang iuran, uang konsolidasi dan Dana perjuangan maka dalam

memenuhi keuangan organisasi FSP KEP SPSI dapat melakukan usaha-usaha lain yang syah baik

bersifat bantuan/sumbangan yang tidak mengikat.

BAB XV

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 44

Peraturan Peralihan

1. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar FSP KEP SPSI hasil MUNAS

tanggal 21 ~ 22 Juli 2001 Dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Seluruh perangkat organisasi agar menyesuaikan diri dengan Anggaran Dasar ini.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 45

PENUTUP

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL V

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

35

1. NURHAIDAH, SE, SH ( TTD )

2. ANAS GUNADI, ST ( TTD )

3. YEKTI W. ( TTD )

4. DENDY PRAYITNO ( TTD )

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ( TTD )

36

ANGGARAN RUMAH TANGGA

FSP KEP SPSI

HASIL MUNAS V 2007

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota

1. Anggota FSP KEP SPSI adalah pekerja Warga Negara Indonesia yang bekerja di satu perusahaan

dan tercatat menjadi anggota secara sukarela di unit kerja atau cabang.

2. Anggota Federasi FSP KEP SPSI adalah Pekerja, serikat pekerja–serikat pekerja di perusahaanperusahaan

yang melakukan kegiatan industri barang dan jasa meliputi sektor-sektor Kimia, Energi

dan Pertambangan serta Industri penunjangnya.

3. Keanggotaan FSP KEP SPSI dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota.

4. Serikat pekerja-serikat pekerja diluar FSP KEP yang secara suka rela menyatakan

bergabung/berafiliasi denga FSP KEP SPSI.

Pasal 2

Tata Cara Menjadi Anggota

1. Tata cara menjadi anggota Unit Kerja :

a. Mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Pimpinan Unit Kerja FSP KEP SPSI di

perusahaan dengan melalui pengisian formulir.

b. Dalam hal PUK FSP KEP SPSI di perusahaan belum terbentuk, maka permohonan menjadi

anggota diajukan kepada Pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI

2. Tata Cara Menjadi anggota Federasi FSP KEP SPSI

a. Unit Kerja FSP KEP SPSI yang dibentuk oleh pekerja dibawah bimbingan dan arahan

perangkat organisasi secara otomatis menjadi anggota FSP KEP SPSI

b. Serikat Pekerja lain dapat mengajukan permohonan menjadi anggota FSP KEP SPSI dengan

terlebih dahulu mengajukan surat permohonan bergabung dan melampirkan:

b.1. Surat pernyataan bergabung dengan FSP KEP SPSI

b.2. Surat Pernyataan menerima dan menyetujui AD/ART Federasi FSP KEP SPSI dan

ketentuan-ketentuan organisasi.

Pasal 3

Pembuatan Kartu Tanda Anggota dan Nomor Induk Anggota

1. Kartu tanda Anggota (KTA) bagi anggota Unit Kerja dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang.

2. Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi Pengurus Cabang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah.

3. Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi anggota Pengurus Daerah dan Pusat dikeluarkan oleh Pimpinan

Pusat.

4. Penomoran Nomor Induk Anggota ditetapkan dengan mengikuti kode Induk Organisasi sebagai

berikut :

Kode Organisasi

01.02.03.04.00001

01= Kode PP FSP KEP SPSI

02= Kode PD FSP KEP SPSI

03= Kode PC FSP KEP SPSI

04= Kode PUK FSP KEP SPSI

00001= Kode Nomor Induk Anggota PUK FSP KEP SPSI

Pasal 4

Bentuk dan Masa Berlaku

1. Bentuk dan warna kartu tanda anggota FSP KEP SPSI disesuaikan dengan kebutuhan sedangkan

warna dasar warna Biru.

37

2. Masa berlaku Kartu Tanda Anggota ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Ruang Lingkup Sektor KEP

Federasi FSP KEP SPSI antara lain meliputi :

1. Sektor Kimia, yang meliputi (KBLI 2005):

a. (1514) Industri Minyak Makan dan lemak dari nabati dan hewani

b. (1533) Industri makanan ternak

c. (21) Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya

d. (23) Industri barang dari batu bara, pengilangan minyak bumi dan pengolaan gas bumi, barangbarang

dari hasil pengilangan minyak bumi dan bahan bakar nuklir.

e. (24) Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia.

f. (25) Industri pengolahan karet, barang dari karet, dan barang dari plastik.

g. (26) Industri barang galian bukan logam

h. Industri pengolahan lainnya yang bahan utamanya dari palstik, kaca, karet dan bahan kimia

lainnya.

i. Pengolahan Bahan Plastik, produk-produk plastik: paralon, nilon, fiber, polyester, film, pita

kaset, dll.

j. Sabun dan deterjen: pasta gigi, minyak rambut, sampo, kosmetik, dll

k. Obat pembersih, pembasmi hama/serangga/pestisida, pupuk dan sejenisnya.

l. Cat, tinta, bahan pewarna dan sejenisnya.

m. Belerang/acid, korek api, kembang api dan sejenisnya.

n. Pengolah bubur kertas, pengolah kerta, pengolah kayu, bullpen/rugos dan sejenisnya.

o. Asbes, semen, kermaik, kaca/gelas dan jenisnya.

p. Pabrik ban, berbagai produk karet, kram rubber.

q. Lain-lain kimia dasar dan aneka kimia.

2. Sektor Energi antara lain meliputi (KBLI 2005)

a. (40) Listrik, Gas, Uap dan Air Panas.

b. (41) Pengadaan dan penyaluran air bersih.

c. Gas, karbit, listrik, Accu, batu bateri, pembangkit tenaga air, nuklir, non nuklir, dan sebagainya.

3. Sektor Pertambangan antara lain meliputi (KBLI 2005)

a. (10) Pertambangan batu bara, penggalian gambut, Gasifikasi batu bara dan pembuatan briket

batu bara.

b. (11) Pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi.

c. (12) Pertambangan biji uranium dan thorium.

d. (13) Pertambangan bijih logam.

e. (14) Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir, serta pertambangan mineral dan bahan kimia.

BAB II

ATRIBUT

Pasal 6

Bendera

Bendera FSP KEP SPSI berwarna hijau muda didalamnya terdapat lambang FSP KEP SPSI sebagai

atribut organisasi.

Pasal 7

Lambang dan Maknanya

1. Lambang FSP KEP SPSI dan maknanya antara lain:

a. Roda bergerigi : Persatuan dan Kesatuan Kaum Pekerja Indonesia

b. Gerigi berjumlah 20 : Hari pekerja Indonesia (deklarasi FBSI 20 Februari 1973)

c. Padi dan Kapas : Kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya

d. Perisai segi lima : Kelima sila dari Pancasila sebagai azas organisasi.

38

e. Lembaga Kimia, Energi dan Pertambangan : Keanggotaan meliputi perusahaan industri barang

dan jasa di sektor-sektor Kimia, Energi dan Pertambangan.

f. FSP KEP : Nama Organiasi

2. Warna Lambang terdiri dari :

a. Roda bergerigi dan lambang KEP : Berwarna merah sebagai lambang semangat dan keberanian

dalam bertindak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

b. Padi dan kapas: Berwarna kuning sebagai lambang perjuangan untuk kejayaan pekerja.

c. Warna Dasar: Hijau muda sebagai lambang berpandangan luas dalam menghadapi masalah.

d. FSP KEP dan perisai: Berwarna hitam sebagai lambang persatuan pekerja FSP KEP yang

kekal.

BAB III

ORGANISASI dan KEPENGURUSAN

Pasal 8

Pembentuak PUK FSP KEP SPSI

1. Unit Kerja FSP KEP SPSI di perusahaan dapat dibentuk bilamana telah mempunyai anggota

sedikitnya 10 orang di satu perusahaan atau beberpa perusahaan yang sama.

2. Unit Kerja FSP KEP SPSI dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja disingkat PUK FSP KEP SPSI.

3. PUK FSP KEP SPSI dikukuhkan dengan Surat Keputusan oleh Pimpina Cabang FSP KEP SPSI.

4. Dalam hal belum ada Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI, PUK FSP KEP SPSI dikukuhkan oleh

DPD FSP KEP SPSI di wilayah yang bersangkutan.

5. Pembentukan Unit Kerja FSP KEP SPSI dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Pembentukan Unit

Kerja (P3UK) dibimbing oleh Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI yang bersangkutan.

6. Dalam hal pembentukan PUK FSP KEP SPSI di Perusahaan belum memungkinkan, maka

pekerja dapat secara langsung menjadi anggota FSP KEP SPSI dan bergabung dengan FSP

KEP SPSI ditingkat Cabang/Daerah dan ditetapkan dengan surat keputusan.

Pasal 9

Anggota Pengurus

1. Setiap anggota berhak memegang dan menduduki jabatan dalam kepengurusan FSP KEP SPSI

2. Anggota FSP KEP SPSI yang karena jabatannya mewakili perusahaan dalam perundingan dengan

Serikat Pekerja tidak boleh menjadi pengurus FSP KEP SPSI

3. Memenuhi syarat-syarat calon pengurus.

Pasal 10

Kriteria Calon Pengurus

1. Pengurus PP FSP KEP SPSI

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Telah mempunyai pengalaman menjadi pengurus Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah atau

Pimpina Cabang dan Pimpinan Unit Kerja SPSI sekurang-kurang 5 (lima) tahun.

c. Mempunyai wawasan yang luas tentang Serikat Pekerja

d. Mempunyai kewibawaan/berdedikasi tinggi.

e. Mempunyai kecakapan untuk mengurus organisasi.

f. Mempunyai kemampuan dan waktu untuk kegiatan organiasi.

g. Sehat Jasmani dan Rohani.

h. Setia kepada organiasi dan taat kepada AD/ART.

2. Pengurus PD FSP KEP SPSI

a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

b. Telah Mempunyai pengalaman menjadi pengurus Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan

Pimpinan Unit Kerja SPSI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

c. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang Serikat Pkerja

d. Mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk mengurus organiasi

e. Mempunyai kemauan dan waktu untuk kegiatan organiasi

39

f. Sehat jasmani dan Rohani

g. Setia kepada organiasi dan taat kepada AD/ART

3. Pengurus PC FSP KEP SPSI

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Telah Mempunyai pengalaman menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan Pimpinan Unit Kerja

SPSI sekurang-kurannya 2 (dua) tahun

c. Mempunyai pengalaman sebagai Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

d. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang Serikat Pekerja dan masalah ketenagakerjaan.

e. Mempunyai Kemauan dan kecakapan untuk mengurus organisasi

f. Mempunyai kemauan dan waktu untuk kegiatan organisasi

g. Sehat Jasmani dan Rohani

h. Setia kepada organiasi dan taat kepada AD/ART

4. Pengurus PUK FSP KEP SPSI

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Menjadi anggota dan telah bekerja di perusahaan tersebut minimal 1 (satu) tahun

c. Mempunyai pengetahuan, wawasan dan kemampuan yang cukup.

d. Berkondite baik.

e. Mempunyai kemauan dan waktu untuk kegiatan organiasi.

f. Sehat Jasmani dan Rohani.

g. Setia kepada organiasi dan taat kepada AD/ART.

Pasal 11

Pemilihan Pengurus

1. Ketua dipilih secara langusng dari peserta Musyawarah organiasi sesuai dengan tingkatan/jenjang

organiasi.

2. Anggota pengurus yang lain ditunjuk oleh tim formatur.

3. Tim Formatur diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Munas/Munaslub.

Tim Formatur berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :

 1 orang ketua terpilih

 1 orang perwakilan peserta unsur PP demisioner

 2 orang perwakilan peserta unsur PD

 2 orang perwakilan peserta unsur PC

 1 orang perwakilan peserta unsur PUK

b. Musda/Musdalub

Tim Formatur berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :

 1 orang ketua terpilih

 1 orang perwakilan peserta utusan PP

 1 orang perwakilan peserta unsur PD demisioner

 2 orang perwakilan peserta unsur PC

 2 orang perwakilan peserta unsur PUK

c. Muscab/Muscablub

Tim Formatur berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :

 1 orang ketua terpilih

 1 orang perwakilan peserta utusan PD

 1 orang perwakilan peserta unsur PC demisioner

 4 orang perwakilan peserta unsur PUK

d. Musnik/Musniklub

Tim Formatur berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :

 1 orang ketua terpilih

40

 1 orang perwakilan peserta unsur PC

 1 orang suara terbanyak ke 2 (dua)

 1 orang perwakilan peserta unsur PUK demisioner

 3 orang perwakilan peserta unsur anggota, dalam hal pemilihan PUK baru, maka wakil

peserta dapat ditunjuk dari panitia pemilihan (P3UK) dan anggota.

Pasal 12

Pengakuan dan Syahnya Pengurus

1. Susunan pengurus yang telah dibentuk dan diumumkan dihadapan anggota dalam acara

pemilihan/musyawarah supaya dilakukan upacara pengukuhan/pelantikan

2. Pengurus yang sudah dikukuhkan/dilantik dengan janji Panca Prasetya SPSI dinyatakan syah

menurut organisasi

3. Tata cara pengukuhan/pengesahan pengurus diatur dengan ketentuan administratif sebagai berikut:

a. Pengurus Unit Kerja :

a.1. Dituangkan dalam surat keputusan Musyawarah Unit Kerja FSP KEP SPSI, atau berita

acara pemilihan dan pembentukan Unit Kerja, bagi Unit Kerja yang baru terbentuk.

a.2. Dilaporkan dan didaftarkan kepada Pengurus Cabang, untuk selanjutnya dikukuhkan

dengan Surat Keputusan oleh Pimpinan Cabang

b. Pengurus Cabang :

b.1. Dituangkan dalam surat keputusan Musyawarah Cabang FSP KEP SPSI

b.2. Dilaporkan dan didaftarkan kepada Pengurus Daerah, untuk selanjutnya dikukuhkan

dengan Surat Keputusan oleh Pimpinan Daerah

c. Pengurus Daerah :

c.1. Dituangkan dalam surat keputusan Musyawarah Daerah FSP KEP SPSI

c.2. Dilaporkan dan didaftarkan kepada Pengurus Pusat, untuk selanjutnya dikukuhkan

dengan Surat Keputusan oleh Pimpinan Pusat

d. Pengurus Pusat :

d.1. Dituangkan dalam surat keputusan Musyawarah Nasional FSP KEP SPSI

d.2. Ditetapkan dan dikukuhkan dalam Musyawarah nasional oleh Pimpinan Munas

Pasal 13

Pergantian Antar Waktu

1. Bilamana seorang pengurus mengundurkan diri atau karena sebab lain dan masa bhaktinya belum

habis, maka FSP KEP SPSI ditingkat bersangkutan dapat menetapkan penggantinya.

2. Penggantian pengurus antar waktu dilakukan dalam rapat pengurus dan Bakor atau komisaris bagi

PUK FSP KEP SPSI, dan rapat pengurus harian pleno bagi perangkat organiasi diatasnya (PC, PD

dan PP).

3. Dalam hal pengurus berhalangan tetap, penggantian pengurus dilakukan dengan cara:

a. Ketua berhalangan tetap dapat ditunjuk Wakil Ketua sebagai Ketua.

b. Sekretaris berhalangan tetap dapat ditunjuk Wakil Sekretaris sebagai Sekretaris.

c. Bendahara berhalangan tetap dapat ditunjuk Wakil Bendahara sebagi Bendahara.

d. Pengganti pengurus yang lain ditunjuk dari kader potensial.

4. Penggantian pengurus antar waktu harus mendapatkan pengukuhan perangkat FSP KEP SPSI

diatasnya.

5. Ditingkat Nasional penggantian antar waktu ditetapkan oleh PP FSP KEP SPSI.

BAB IV

HAK SUARA

Pasal 14

Hak Suara dalam Munas

41

Yang berhak memberikan suara dalam Munas adalah:

1. Pengurus harian PP FSP KEP SPSI dengan ketentuan masing-masing mempunyai 1 (satu) hak

suara.

2. PD FSP KEP SPSI dengan ketentuan masing-masing mempunyi 2 (dua) hak suara.

3. PC FSP KEP SPSI dengan ketentuan masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara.

4. PUK FSP KEP SPSI dengan ketentuan masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 15

Hak Suara dalam Rapimnas

1. Pengurus harian PP FSP KEP SPSI dengan ketentuan masing-masing mempunyai 1 (satu) hak

suara.

2. PD FSP KEP SPSI dengan ketentuan masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara.

3. PC FSP KEP SPSI dengan ketentuan masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 16

Hak Suara dalam Musda

Yang berhak memberikan suara dalam Musda adalah:

1. Pengurus harian PD FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.

2. PC FSP KEP SPSI dengan ketentuan masing-masing mempunyai 2 (dua) hak suara.

3. PUK FSP KEP SPSI dengan ketentuan masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.

4. PP FSP KEP SPSI mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 17

Hak Suara dalam Muscab

Yang berhak memberikan suara dalam Muscab adalah

1. Pengurus harian PC FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara

2. PUK FSP KEP SPSI dengan ketentuan :

a. Sampai dengan 250 angota mempunyai 1 (satu) hak suara

b. Selebihnya, setiap kelipatan 250 (dua ratus lima puluh) orang mendapat tambahan 1 (satu) hak

suara

c. Hak suara maksimum 5 (lima) suara

3. PD FSP KEP SPSI mempunyai 1 (satu) hak suara

Pasal 18

Hak Suara dalam Musnik

Yang berhak memberikan suara dalam Musnik adalah:

1. Pengurus PUK FSP KEP SPSI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara

2. Setiap anggota berhak atas 1 (satu) suara

3. Ketentuan hak suara ini dapat dirubah sesuai dengan kondisi masing-masing unit diatur secara

proposional.

BAB V

SYAHNYA MUSYARAH dan RAPAT

Pasal 19

Syahnya Musyawarah

Musyawarah pada setiap jenjang/tingkat organiasi dinyatakan syah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya

2/3 dari jumlah peserta yang dinyatakan berhak hadir

Pasal 20

Quorum

Sidang-sidang dalam musyawarah dan rapat dinyatakan memenuhi quorum apabila dihadiri lebih dari

setengah peserta yang hadir.

Pasal 21

Pengambilan Keputusan

42

1. Keputusan-keputusan Musyawarah sejauh mungkin diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai,

maka pengambilan keputusan dilakukan dengan system voting atau pengambilan suara atas dasar

suara terbanyak.

BAB VI

PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 22

Perangkapan Jabatan

1. Pengurus FSP KEP SPSI disegala tingkatan hanya diperbolehkan merangkap 1 (satu) jabatan

pengurus FSP KEP SPSI secara vertical.

2. Pengurus FSP KEP SPSI diperbolehkan merangkap 1 (satu) jabatan dalam Konfederasi SPSI

3. Pengurus FSP KEP SPSI disegala tingkatan dilarang menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh

lain.

BAB VII

PEMBERHENTIAN dari ORGANISASI dan ATURAN DISIPLIN

Pasal 23

Pemberhentian

Berhenti dari anggota dan atau dari jabatan pengurus dapat terjadi akibat:

1. Permintaan sediri

2. Meninggal dunia

3. Tindakan disiplin

4. Berakhirnya hubungan kerja yang mempunyai keputusan hukum tetap (khusus PUK)

Pasal 24

Tindakan Disiplin

Tindakan Disiplin dapat dikenakan kepada anggota pengurus FSP KEP SPSI berupa:

1. Peringatan tertulis I, II dan III

2. Scorsing

3. Pemberhentian/pemecatan

Pasal 25

Peringatan Tertulis

1. Tindakan peringatan tertulis diambil atas dasar pertimbangan rapat pengurus pada masing-masing

tingkatan, terhadap anggota pengurus yang terbukti merugikan kepentingan organisasi.

2. Tindakan peringatan diambil terhadap anggota pengurus, karena:

a. Terbukti melalaikan tugas.

b. Menyalahgunakan hak milik organisasi.

c. Menyalahgunakan wewenang yang mencermarkan nama baik organiasi.

Pasal 26

Scorsing

1. Tindakan scorsing terhadap anggota pengurus dilakukan apabila telah diperingati 3 (tiga) kali,

tetapi masih juga mengulangi pelanggaran.

2. Tindakan scorsing secara lansung terhadap anggota pengurus dilakukan apabila melakukan

pelaggaran berat sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus.

3. Tindakan scorsing dilakukan oleh Pimpinan FSP KEP SPSI di masing-masing tingkatan dengan

didasarkan kepada keputusan rapat Pengurus Khusus untuk itu.

Pasal 27

Pemecatan

43

1. Tindakan pemecatan terhadap anggota pengurus diambil setelah yang bersangkutan diberikan

scorsing tetapi masih juga melakukan kesalahan berat dengan bukti-bukti yang meyakinkan.

2. Tindakan pemecatan terhadap anggota pengurus dapat dilakukan oleh perangkat organisasi satu

tingkat diatasnya atas permintaan pengurus FSP KEP SPSI di masing-masing tingkatan.

Pasal 28

Pembelaan Diri

Anggota pengurus yang terkena tindakan disiplin dapat melakukan pembelaan diri dengan ketentuan:

1. Anggota Pengurus Pimpinan Pusat dilakukan melalui Munas atau Rapimnas.

2. Anggota Pimpinan Daerah dilakukan melalui Musda.

3. Anggota Pengurus Pimpinan Cabang dilakukan melalui Muscab.

4. Anggota Pengurus Pimpinan Unit Kerja dilakukan melalui Musnik.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 29

Uang Pangkal, Iuran dan Konsolidasi

1. Besarnya uang pangkal ditetapkan sebesar 2% dari upah pokok setiap anggota, dibayar sekali pada

saat mendaftarkan diri menjadi anggota.

2. Iuran anggota adalah dana titipan yang dihimpun dari anggota FSP KEP SPSI yang dipungut

setiap bulan sebesar 1% (satu persen) dari upah pokok masing-masing anggota.

3. Uang konsolidasi uang yang dikutip dari anggota dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5% dari

selisih kenaikan atau hasil perjuangan organisasi.

4. Pemotongan uang pangkal, iuran anggota dan uang konsolidasi dilakukan dengan cara dikutip

secara langsung dari upah anggota oleh masing-masing PUK.

5. Pendistribusian uang iuran dilakukan PUK dengan cara ditransfer melalui nomor rekening masingmasing

perangkat organisasi.

6. Alokasi uang iuran didistrbusikan dengan ketentuan:

a. 50% untuk Unit Kerja

b. 50% untuk perangkat organisasi diatasnya:

 25% untuk perangkat organisasi tingkat cabang

 15% untuk perangkat organisasi tingkat daerah

 10% untuk perangkat organisasi tingkat Pusat

7. Alokasi uang konsolidasi hasil perjuangan UMK/UMP yang dikutip sekali pada bulan Januari,

didistribusikan dengan ketentuan :

a. 15% untuk Unit Kerja.

b. 50% untuk perangkat organisasi tingkat Cabang.

c. 25% untuk perangkat organisasi tingkat Daerah.

d. 10% untuk perangkat organisasi tingkat Pusat.

Pasal 30

Dana Perjuangan

1. Apabila dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memperjuangkan

kepentingan anggota disetiap tingkatan organisasi, maka setiap anggota wajib ikut serta

mengumpulkan dana perjuangan sebesar 1% (satu persen) dari upah minimum yang berlaku.

2. Pengurus organisasi yang terpilih menjadi wakil pekerja dilembaga ketenagakerjaan wajib

menyetorkan honorariumnya sebesar 25% kepada organisasi untuk dana perjuangan.

3. Dana perjuangan yang terkumpul disetor ke dalam rekening khusus, diadministrasikan dan

dilaporkan kepada anggota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

4. Dana perjuangan dipergunakan untuk membiayai perjuangan organisasi sesuai dengan hasil rapat

pengurus.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pelaporan dana perjuangan, ditetapkan

dalam peraturan organisasi.

44

Pasal 31

Administrasi dan Laporan Keuangan

1. Setiap tingkat organisasi wajib melaksanakan administrasi keuangan dengan tertib, baik dan

transparan.

2. Setiap tingkatan organisasi wajib membuat laporan keuangan selambat-lambatnya setiap 6 (enam)

bulan sekali dan diumumkan kepada anggota.

3. Laporan keuangan dimaksud, tindasanya disampaikan kepada perangkat organiasi satu tingkat

diatasnya.

4. Format laporan keuangan ditetapkan dalam peraturan organisasi.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 32

Keadaan darurat

1. Bilamana timbul suatu keadaan membahayakan persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan

organisasi FSP KEP SPSI, maka disemua tingkatan organiasi dapat menyatakan terjadinya keadaan

darurat.

2. Dalam keadaan darurat, maka disemua tingkatan organiasi dapat melakukan sidang organisasi luar

biasa dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

Pasal 33

Komisi Verifikasi

1. Pada setiap musyawarah sesuai tingkatan/jenjang organiasi, apabila di dalam Laporan

pertanggungjawaban pengurus diduga terdapat penyimpangan dan atas permintaan peserta, maka

Pimpinan Musyawarah dapat membentuk Komisi Verifikasi

2. Anggota Komisi Verifikasi maksimal berjumlah 5 (lima) orang dari unsur-unsur peserta dalam

musyawarah yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.

3. Penetapan anggota Komisi Verifikasi dilakukan pada saat musyawarah.

4. Komisi Verifikasi bertanggung jawab kepada Pengurus.

BAB X

PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Peralihan

1. Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga FSP KEP

SPSI hasil Munas tanggal 21 Juli 2001 dinyatakan tidak belaku lagi.

2. Seluruh perangkat organisasi agar menyesuaikan diri dengan Anggran Rumah Tangga ini.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturanperaturan

Organisasi

Pasal 35

Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL V

SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

45

1. NURHAIDAH, SE, SH ( TTD )

2. ANAS GUNADI, ST ( TTD )

3. YEKTI W. ( TTD )

4. DENDY PRAYITNO ( TTD )

5. MANSYUR M. SALEH, SH, ME ( TTD )

46

KATA PENGANTAR

Segenap keluarga besar FSP KEP SPSI dari Sabang sampai Merauke menyampaikan

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-Nya Rapat Kerja

Khusus (RAKERSUS) FSP KEP SPSI yang dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 Juli 2009 di

Wisma Bahtera Bogor Jawa Barat yang telah berlangsung secara Demokratis dengan sukses

menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi konsensus nasional yaitu sebagai berikut :

4. Menetapkan Pernyataan Bersama tentang keanggotaan FSP KEP SPSI di ICEM.

5. Menetapkan PO (Peraturan Organisasi) Tentang Penguatan Keuangan Organisasi

6. Menetapkan Program Kerja & Rencana Tindakan (Action Plan) Organisasi.

Rapat Kerja Khusus (RAKERSUS) tahun 2009 telah menghasilkan keputusan yang

sangat strategis dalam rangka melanjutkan Reformasi internal organisasi FSP KEP SPSI.

Hal ini dilakukan guna menghadapi tantangan yang begitu besar dalam era kebebasan

berserikat supaya FSP KEP SPSI mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Selanjutnya dengan dicetaknya hasil Rapat Kerja Khusus (RAKERSUS) ini diharapkan

seluruh perangkat organisasi (PP, PD, PC dan PUK) dalam menjalankan organisasi dapat

secepatnya mengikuti dan melaksanakan ketentuan sesuai hasil Rapat Kerja Khusus

(RAKERSUS) tahun 2009 serta keputusan-keputusan yang lainnya.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, agar kita

semua dapat melaksanakan dan menjalankan organisasi dengan sungguh - sungguh dan penuh

rasa tanggungjawab.

Jakarta, 30 Juli 2009

PIMPINAN PUSAT

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

( JACOB NUWA WEA, S.Sos ) ( SUBIYANTO,S.Sos )

KETUA UMUM SEKRETARIS UMUM

47

DAFTAR ISI

10. Nomor : Kep.01/RAKERSUS/FSP KEP SPSI/VII/2009

Tentang : Jadwal Acara Rapat Kerja Khusus (RAKERSUS)

11. Nomor : Kep.02/RAKERSUS V/FSP KEP SPSI/VII/2009

Tentang : Tata Tertib Rapat Kerja Khusus (RAKERSUS)

12. Nomor : Kep.03/RAKERSUS V/FSP KEP SPSI/VII/2009

Tentang : Keanggotaan FSP KEP SPSI di ICEM

13. Nomor : Kep.04/RAKERSUS V/FSP KEP SPSI/VII/2009

Tentang : Penguatan Keuangan Organisasi

14. Nomor : Kep.05/RAKERSUS V/FSP KEP SPSI/VII/2009

Tentang : Pengesahan Rencana Tindakan Permasalahan Ketenagakerjaan

15. Nomor : Kep.06/RAKERSUS V/FSP KEP SPSI/VII/2009

Tentang : Pengesahan Rencana Tindakan Permasalahan Internal Organisasi

48

RANCANGAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Kep. 01/RAKERSUS/FSP KEP SPSI/VII/2009

TENTANG

JADWAL ACARA

RAPAT KERJA KHUSUS

(RAKERSUS)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar jalanya persidangan berlansungnya RAKERSUS

diperlukan adanya Jadwal Acara Persidangan untuk menyesuaikan tersedianya

waktu dengan materi yang akan dibahas dalam RAKERSUS.

e. Bahwa untuk maksud tersbut, diperlukan adanya keputusan RAKERSUS,

tentang Jadwal Acara RAKERSUS.

Mengingat : 1. UUD tahun 1945.

2. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. UU No.21 tahun 2003 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Memperhatikan : Hasil Permusyawaratan dalam RAKERSUS membahas Rancangan Jadwal Acara

RAKERSUS pada Sidang Paripurna I tanggal 29 Juli 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN RAKERSUS TENTANG JADWAL ACARA RAPAT KERJA KHUSUS

(RAKERSUS).

Pertama : Jadwal Acara Rencana Kerja Khusus (RAKERSUS) adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan

ini.

Kedua : Jadwal Acara RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS), sebagaimana tersebut

pada dictum pertama keputusan ini, merupakan pedoman untuk melaksanakan

permusyawaratan dalam RAPAT KERJA KHUSUS(RAKERSUS).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 29 Juli 2009

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

RAPAT KERJA KHUSUS

(RAKERSUS)

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

1. SUBIYANTO KETUA

2. SAEPUL ANWAR SEKRETARIS

3. BAWIT UMAR ANGGOTA

4. MAHMUD PERMANA ANGGOTA

5. GINDO L TOBING ANGGOTA

49

RANCANGAN

JADWAL RAKERSUS

(Rapat Kerja Khusus)

FSP KEP SPSI

WISMA BAHTERA, BOGOR- JAWA BARAT

29~30 JULI 2009

Waktu Materi/Aktivitas P.Jawab

HARI PERTAMA, Tgl 29 Juli 2009

10.00 - 12.00 Registrasi Peserta Panitia

12.00 - 13.00 Makan siang Panitia

13.00 – 14.00 Istirahat Panitia

14.00 – 15.30 Pembukaan dan perkenalan Peserta RAKERSUS

Sidang Paripurna Pertama :

1. Pengesahan quorum

2. Pengesahaan Rancangan jadwal Acara

RAKERSUS

3. Pengesahaan rancangan tata tertib RAKERSUS

4. Pemiliha Pimpinan Sidang RAKERSUS

Pimpinan Sidang Sementara

(Pengurus PP).

15.30-16.00 Rehat

16.00-18.00 Sidang Paripurna Kedua: Diskusi Panel, Penyaji

materi:

1. R. Abdullah (Waketum PP FSP KEP KSPSI)

Tentang Tantangan SP pada Era Globalisasi &

Penyampaian Evaluasi Kondisi Organisasi oleh

PP FSP KEP SPSI

2. Syaiful DP (Ketum PP FSP KEP KSPI)

Tentang Manfaat Bekerja Sama Dengan ICEM.

18.00 – 19.30 Makan malam

19.30-22.00 Sidang Paripurna Ketiga :

Pembagian Komisi (A,B,C) & Rapat Pleno

Komisi

HARI KEDUA, Tgl 30 Juli 2009

07.00-08.30 Makan Pagi

08.30 – 10.00

Sidang Paripurna Keempat :

1. Pengesahan hasil-hasil Rapat Komisi

2. Penyerahan hasil RAKERSUS ke PP

Moderator /

Pimpinan Sidang

10.00 – 10.15 Istirahat

10.15 – 12.00

Tanda Tangan Pernyataan/Komitmen Bersama

PENUTUPAN RAKERSUS

Pimpinan Sidang

12.00 – Dst Makan siang CHECK OUT

50

RANCANGAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Kep. 02/RAKERSUS/FSP KEP SPSI/VII/2009

TENTANG

TATA TERTIB

RAPAT KERJA KHUSUS

(RAKERSUS)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban jalannya sidang-sidang dalam

RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS), yang berlangsung di Wisma Bahtera

Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 29 - 30 Juli 2009, perlu adanya ketentuan –

ketentuan yang mengatur Tata Tertib RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS).

b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu adanya surat keputusan RAPAT KERJA

KHUSUS (RAKERSUS).

Mengingat : 1. UUD tahun 1945

2. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : Hasil permusyawaratan dalam RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS) yang

membahas Peraturan Tata tertib pada tanggal 29 Juli 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PERATURAN TATA TERTIB RAPAT KERJA KHUSUS

(RAKERSUS).

Pertama : Peraturan Tata Tertib RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS) secara lengkap

dan terperinci adalah sebagaimana termaktub di dalam lampiran Surat keputusan

ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Kedua : Peraturan Tata Tertib RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS) sebagaimana

tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman untuk

melaksanakan permusyawaratan dalam RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 29 Juli 2009

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

RAPAT KERJA KHUSUS

(RAKERSUS)

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

1. SUBIYANTO KETUA

2. SAEPUL ANWAR SEKRETARIS

3. BAWIT UMAR ANGGOTA

4. MAHMUD PERMANA ANGGOTA

5. GINDO L TOBING ANGGOTA

51

PERATURAN TATA TERTIB

RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS)

BAB I

UMUM

Pasal 1

RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS) adalah forum konsolidasi organisasi secara Khusus yang

mempertemukan PUK – PUK yang tergabung dalam FSP KEP SPSI dengan Agenda utama Membahas

Keanggotaan FSP KEP SPSI pada ICEM (International Federation of Chemical, Energy, Mine).

Pasal 2

TUJUAN

RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS) diselenggarakan dengan tujuan:

1. Konsolidasi organisasi agar FSP KEP SPSI mampu menjawab tantangan berserikat pada Era

globalisasi.

2. Menata organisasi kembali agar sesuai dengan ILS (International Labour Standart) sebagai

Organisasi Pekerja yang NYATA (The Real Union).

3. Membentuk Unit-unit kerja yang mampu sebagai lokomotif dalam melakukan Revitalisasi

berorganisasi yang baik dan benar menuju FSP KEP SPSI yang Kuat, Mandiri dan Profesional yang

berskala Internasional.

4. Membangun Lembaga / Badan organisasi yang menjadi Pilar Perjuangan dalam rangka

meningkatkan Kualitas SDM, Kualitas Advokasi, Kualitas Kesejahteraan, Kualitas Propaganda

dalam rangka peningkatan posisi tawar Serikat Pekerja dalam hubungan Industrial.

Pasal 3

THEMA

1. Thema Utama RAKERSUS ”DENGAN RAKERSUS FSP KEP SPSI KITA WUJUDKAN

ORGANISASI PEKERJA YANG KUAT, MANDIRI DAN PROFESIONAL MAMPU

BERKIPRAH SECARA NASIONAL MAUPUN DUNIA INTERNASIONAL DALAM

MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA SERTA KELUARGANYA”

2. Sub Thema RAKERSUS ”RAKERSUS FSP KEP SPSI MERUPAKAN PEMBANGUNAN

KOMITMEN BERORGANISASI DENGAN TATA KELOLAH ORGANISASI YANG BAIK

DAN BENAR (GOOD ORGANICATION GOVERNANCE), UNTUK MEWUJUDKAN FSP

KEP SPSI SEBAGAI ORGANISASI PEKERJA YANG BAIK, TERBUKA DAN

BERTANGGUNG JAWAB”

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas dan wewenang RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS) :

1. Memutuskan Keanggotaan FSP KEP SPSI MENJADI ANGGOTA ICEM (International Federation

Of Chemical, Energy, Mine).

2. Membuat dan Mengesahkan PO (Peraturan Organisasi) Tentang Penguatan Keuangan Organisasi

dengan pelaksanaan keuangan ORGANISASI (UANG PANGKAL, UANG IURAN ANGGOTA

(CHECK OFF SYSTEM), UANG KONSOLIDASI) SESUAI AD/ART.

52

3. Membuat Rencana Tindakan (Action Plan) Organisasi Tentang Penyelesaian Permasalahan

Ketenagakerjaan dan Permasalahan Organisasi.

BAB III

PESERTA RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS)

Pasal 5

Peserta

1. Peserta RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS) adalah Pengurus FSP KEP SPSI yang hadir

dalam RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS).

2. Jumlah Peserta RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS) adalah sejumlah 111 orang.

3. Setiap peserta RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS) mempunyai hak yang diatur sebagai

berikut :

a. Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat.

b. Mendapatkan Materi RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS) dan Akomodasi Selama

Pelaksanaan RAKERSUS.

c. Hak-hak lainnya yang ditetapkan oleh Panitia RAKERSUS.

Pasal 6

Kewajiban Peserta

3. Setiap Peserta wajib mengikuti sidang-sidang dalam RAKERSUS.

4. Setiap Peserta wajib mengisi daftar hadir setiap kali akan mengikuti sidang-sidang yang ditetapkan

dalam RAKERSUS.

5. Setiap Peserta wajib memakai atribut kepesertaan.

6. Setiap Peserta wajib mentaati Peraturan Tata Tertib serta ketentuan-ketentuan lainnya yang

ditetapkan dalam RAKERSUS.

7. Setiap Peserta wajib memelihara suasana Tertib serta menjaga kelancaran jalannya persidangan

RAKERSUS, demi tercapainya tujuan RAKERSUS sesuai dengan jadwal acara yang telah

ditetapkan.

BAB IV

Pasal 7

ALAT KELENGKAPAN RAKERSUS

Alat kelengkapan RAKERSUS ditetapkan sesuai dengan kebutuhan terdiri dari :

1. Pimpinan Sidang Sementara

2. Pimpinan Sidang

3. Sidang Paripurna

4. Pimpinan Komisi

5. Sidang Komisi

Pasal 8

Pimpinan Sidang Sementara

1. Pimpian Sidang Sementara RAKERSUS adalah panitia pengarah (Steering Comitee) RAKERSUS.

2. Pimpinan Sidang Sementara RAKERSUS berwenang untuk memimpin sidang paripurna I dengan

agenda sidang Pembahasan Jadwal Acara, Tata Tertib RAKERSUS dan Pemilihan Pimpinan

Sidang RAKERSUS.

Pasal 9

Pimpinan Sidang RAKERSUS

53

5. Pimpinan sidang RAKERSUS dipilih dari dan oleh peserta RAKERSUS.

6. Pemilihan pimpinan sidang RAKERSUS dipimpin oleh pimpinan sidang sementara dengan cara

musyawarah untuk mencapai mufakat.

7. Pimpinan sidang RAKERSUS berjumlah 5 (Lima) orang terdiri dari:

a. 1 orang Ketua Merangkap anggota.

b. 1 orang Sekretaris merangkap anggota.

c. 3 orang Anggota.

8. Tata cara pemilihan Pimpinan Sidang dipilih dari peserta secara aklamasi dipimpin oleh pimpinan

sidang sementara.

9. Pimpinan sidang RAKERSUS merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.

Pasal 10

Tugas dan Wewenang Pimpinan Sidang RAKERSUS

Pimpinan Sidang RAKERSUS bertugas :

1. Memimpin jalannya sidang-sidang paripurna.

2. Mengarahkan serta menjaga kelancaran jalannya persidangan sesuai dengan jadwal acara dan tata

tertib RAKERSUS.

3. Menampung usul, saran serta pendapat dari para peserta untuk disimpulkan dan selanjutnya

ditetapkan menjadi keputusan RAKERSUS.

4. Membentuk dan menetapkan anggota komisi.

5. Pimpinan sidang berwenang membatasi serta menghentikan pembicaraan yang tidak ada

relevansinya dengan materi yang sedang dibicarakan.

6. Menetapkan Keputusan hasil RAKERSUS.

Pasal 11

Komisi-Komisi

1. Dalam RAKERSUS dibentuk Komisi-komisi yang ditetapkan sesuai kebutuhan, terdiri dari :

a. Komisi A : Bidang Afiliasi FSP KEP SPSI dengan ICEM dan penguatan keuangan

organisasi dengan pelaksanaan keuangan organisasi sesuai dengan AD/ART

ORGANISASI (IURAN PANGKAL, IURAN ANGGOTA (CHECK OFF

SYSTEM), DAN UANG KONSOLIDASI) .

b. Komisi B : Bidang Rencana Tindakan (Action Plan) Organisasi Tentang Penyelesaian

Permasalahan Ketenagakerjaan.

c. Komisi C : Bidang dan Permasalahan Organisasi Penguatan Keuangan Organisasi Dengan

Pelaksanaan KEUANGAN.

2. Setiap peserta wajib menjadi anggota pada salah satu komisi yang ditetapkan pada ayat (1) diatas.

3. Setiap komisi dipimpin oleh pimpinan komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.

4. Pimpinan komisi terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari :

a. Seorang Ketua merangkap anggota.

b. Seorang Sekretaris merangkap juru Bicara dan Anggota.

5. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Komisi dilakukan pada saat dimulainya sidang komisi dengan cara

musyawarah mufakat.

6. Masing-masing komisi bertugas untuk membahas secara mendalam materi yang telah disediakan

serta merumuskan kesimpulan hasil rapat komisi tersebut sesuai denga ruang lingkup masingmasing

komisi.

7. hasil kerja komisi, dilaporkan dalam sidang Paripurna untuk diadakan penyempurnaan oleh anggota

komisi lain dan selanjutnya disyahkan oleh Pimpinan Sidang menjadi Keputusan RAKERSUS.

BAB V

QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

54

Pasal 12

Quorum

6. Setiap sidang dalam RAKERSUS dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah

peserta yang terdaftar.

7. Apabila peserta yang hadir dalam sidang belum memenuhi ketentuan lebih dari separuh dari peserta

yang terdaftar, maka sidang ditunda paling lama 15 menit.

8. Setelah ditunda 15 Menit, tetapi jumlah peserta yang hadir belum memenuhi quorum, maka

pimpinan sidang dapat memulai persidangan.

9. Keputusan yang diambil dalam setiap sidang dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari

separuh jumlah peserta anggota sidang.

Pasal 13

Tata Cara Pengambilan Keputusan

9. Keputusan-keputusan yang diambil dalam setiap sidang, dilakukan melalui cara musyawarah untuk

mencapai mufakat.

10. Apabila cara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan ditempuh dengan

cara suara terbanyak.

11. Setiap keputusan yang dihasilkan dari sidang yang dilakukan, harus dibuat Berita Acara lengkap

dan tandatangani oleh seluruh pimpinan sidang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang berkaitan dengan segala kegiatan RAKERSUS yang belum diatur dalam Peraturan Tata

Tertib ini, akan diatur dan diputuskan dalam Sidang paripurna RAKERSUS.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 29 Juli 2009

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

RAPAT KERJA KHUSUS

(RAKERSUS)

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

1. SUBIYANTO KETUA

2. SAEPUL ANWAR SEKRETARIS

3. BAWIT UMAR ANGGOTA

4. MAHMUD PERMANA ANGGOTA

5. GINDO L TOBING ANGGOTA

55

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

TENTANG

Keanggotaan FSP KEP SPSI di

ICEM (International Federation Of Chemical, Energy,Mine)

I. Latar Belakang

A. Bahwa dampak Globalisasi bagi pekerja/organisasi pekerja khususnya FSP KEP SPSI sangat

terasa, hal ini semakin terasa setelah terjadinya Krisis Global, sehingga banyak permasalahan

Ketenagakerjaan di lingkungan FSP KEP SPSI akhir-akhir ini semakin kompleks dan belum

jelas penyelesaiannya karena lemahnya Pengawasan oleh Pemerintah dan belum adanya

bantuan solidaritas Internasional.

B. Bahwa FSP KEP SPSI dengan jumlah anggota : 294.196 orang ( dari 16 PD,44 PC dan 581

PUK) memiliki potensi yang sangat besar untuk di bangun menjadi Serikat Pekerja yang

Kuat,Mandiri,Berkualitas dan Propesional yang mampu berperan Multi fungsi dalam

mewujudkan Kesejahteraan Anggota & Keluarganya baik secara Nasional maupun

Internasional.

C. Bahwa sesuai dengan visi dan misinya, maka FSP KEP SPSI harus menjadi lokomotif

gerakan serikat pekerja dan menjadi serikat Pekerja yang Demokratis, Mandiri, Solid dan

Professional sesuai dengan ILS (International Labour Standard) sebagai serikat pekerja yang

nyata “The Real Union”

D. Setelah memperhatikan secara seksama Presentasi dari Perwakilan ICEM di Indonesia

Tentang manfaat menjadi Anggota ICEM.

MAKA DENGAN INI KAMI SEGENAP PESERTA RAKERSUS (Rapat Kerja Khusus) menyatakan

secara bersama Tentang Keanggotaan FSP KEP SPSI di ICEM (International Federation Of

Chemical, Energy, Mine) / Federasi Internasional Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan,

Dengan pernyataan sebagai berikut :

1. Bahwa segenap peserta RAKERSUS Menyetujui afiliasi FSP KEP SPSI ke ICEM mulai

Januari Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh PP FSP KEP SPSI.

2. Bahwa kewajiban membayar Iuran Anggota ICEM sebesar € 0,413 atau setara dengan nilai

konversi dengan mata uang Rupiah pada saat itu. Akan dilakukan Pemungutan secara khusus

dari anggota FSP KEP SPSI.

3. Memberikan mandat kepada Penguru PP FSP KEP SPSI untuk membuat Peraturan Organisasi

(PO.) Tentang Keanggotaan FSP KEP SPSI di ICEM (International Federation Of

Chemical, Energy,Mine)/Federasi Internasional Serikat Pekerja

Kimia,Energi,Pertambangan.

4. Bahwa daftar hadir pada Rapat Paripurana peserta Rakersus merupakan satu kestuan yang tidak

terpisahkan sebagai tanda tangan pernyataan ini.

Demikianlah Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab dalam rangka membangun FSP KEP SPSI yang lebih baik dimasa yang akan datang.

56

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 30 Juli 2009

PIMPINAN SIDANG

RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS)

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

(SUBIYANTO, S.Sos.) (AHMAD SOLEH)

Ketua Sekretaris

(ABDULLAH) (TARSAN) (EDY SUHERDI)

Anggota Anggota Anggota

57

PERATURAN ORGANISASI

Nomor: Kep. 04/RAKERSUS/PO/FSP KEP SPSI /VII/2009

TENTANG

PENGUATAN KEUANGAN ORGANISASI

DENGAN PELAKSANAAN KEUANGAN ORGANISASI SESUAI AD/ART

1. UANG PANGKAL

2. UANG IURAN ANGGOTA (CHECK OFF SYSTEM)

3. UANG KONSOLIDASI

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Secara umum kondisi kemampuan keuangan organisasi disemua

jenjang organisasi FSP KEP SPSI saat ini sangat memprihatinkan. Yang

disebabkan oleh belum tumbuh kesadaran berorganisasi terutama kepatuhan

terhadap ketentuan Tentang Keuangan Organisasi (Iuran Pangkal, Iuran

Anggota (COS) dan Uang Konsolidasai) sesuai dengan AD/ART FSP KEP

SPSI.

b. Bahwa seiring dengan reformasi Peraturan Perundang-undangan

ketenagakerjaan yang berlaku menuntut Peranan dan Fungsi FSP KEP SPSI

adalah sebagai organisasi pekerja dapat berfungsi secara optimal sebagai

Lembaga Perunding, Lembaga Perlindungan dan Pembelaan serta Lembaga

Peningkatan Kesejahteraan Anggota dan Keluarganya.

c. Bahwa sesuai dengan visi dan misinya, maka FSP KEP SPSI harus menjadi

lokomotif gerakan serikat pekerja dan menjadi serikat Pekerja yang

Demokratis, Mandiri, Solid dan Professional sesuai dengan International

Labour Standard (ILS) sebagai serikat pekerja yang nyata “The Real

Union”.

d. Bahwa dengan dasar itu maka perlu dibuat Peraturan Organisasi (PO.) FSP

KEP SPSI Tentang PENGUATAN KEUANGAN ORGANISASI

DENGAN PELAKSANAAN KEUANGAN ORGANISASI SESUAI

AD/ART Keuangan Organisasi yang meliputi : Iuran Pangkal, Iuran

Anggota (Check Off System) dan Uang Konsolidasi sebagai penegasan dan

penegakkan ketentuan AD/ART FSP KEP SPSI hasil Munas tanggal 28 -31

Agustus 2007.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar SPKEP SPSI BAB XIV pasal 41 ayat (1)

2. Anggaran Rumah Tangga BAB VIII pasal 29 ayat

3. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan

Kepmenakertrans RI No. 272/Men/1999 dan Kepmenakertrans RI No.

187/Men/2004.

4. Surat pencatatan PP SPKEP SPSI pada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta

Selatan Nomor:113/V/N/VIII/2001

Memperhatikan : 1. Program Kerja hasil MUNAS PP FSP KEP SPSI Tahun 2007 ~ 2012

2. Keputusan RAKERSUS FSP KEP SPSI Tanggal 29~31 Juli 2009

58

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI (PO.) TENTANG PENGUATAN KEUANGAN

ORGANISASI DENGAN PELAKSANAAN KEUANGAN ORGANISASI

SESUAI AD/ART (UANG PANGKAL, UANG IURAN ANGGOTA (CHECK

OFF SYSTEM) ,UANG KONSOLIDASI.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan Keuangan Organisasi adalah Suatu upaya bersama yang dilakukan secara simultan

dan sistematis dengan mekanisme organisasi oleh semua perangkat organisasi dalam rangka

mewujudkan organisasi yang Kuat,Mandiri dan Propesioanal dalam rangka memastikan Peranan

dan Fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

2. Uang Pangkal adalah Iuran yang dipungut pada saat mendaftar menjadi anggota sebesar 2 % dari

Upah Pokok Anggota/ Minimal 5 % dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang berlaku di masingmasing

Propinsi tempat Pekerja terdaftar menjadi anggota dengan Hak : Mendapatkan KTA FSP

KEP SPSI, Penyuluhan & Pembekalan Peraturan Per Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi

Pengurus

3. Uang Iuran Anggota (Check Off System / COS) adalah Iuran anggota FSP KEP SPSI sebesar

Minimum 1 % (satu persen) dari Upah Pokok dan untuk pencapaiannya dimulai dengan 1% dari

Upah Minimum Propinsi (UMP) yang berlaku di masing-masing wilayah, dengan cara

pengumpulannya dikutip setiap bulan dari upah masing – masing anggota oleh PUK melalui

pengusaha yang selanjutnya disetor/ditransfer oleh Pengusaha ke Rekening PUK dan PUK

mendistribusikan ke Rekening PC, Rekening PD dan Rekening PP

4. Uang Konsolidasi adalah uang yang dikutip dari anggota dari selisih hasil perjuangan sebesar

maksimum 5 % dari Hasil yang diperjuangkan.

5. Uang Konsolidasi Hasil perjuangan UMK/UMP adalah uang yang dikutip sekali pada setiap

bulan Januari sebesar 5 % dari selisih Perjuangan UMK/UMP.

6. Uang Konsolidasi adalah uang yang dikutip dari Pekerja bukan anggota atas hasil

advokasi/perjuangan yang dilakukan organisasi sebesar maksimum 5 % dari Hasil yang

diperjuangkan.

7. Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah upah yang berlaku di masing – masing Propinsi.

8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga FSP KEP SPSI hasil Munas FSP KEP SPSI pada tanggal 28 - 31 Agustus

2007.

9. Tanda Bukti Pembayaran untuk tanda terima keuangan (Iuran Pangkal, Iuran Anggota (COS) dan

Uang Konsolidasi) bisa berupa: Kwitansi/Copy Slip Transfer Bank.

10. Rekening Organisasi adalah Rekening yang dibuat atas nama organisasi yang ditanda tangani oleh

unsur KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) pada setiap jenjang organisasi.

11. Perangkat Organisasi adalah semua jenjang kepengurusan yang ada di FSP KEP SPSI meliputi

PUK, PC, PD dan PP.

12. Tabel Standarisasi Iuran Anggota (COS) Tahunan adalah sebuah Tabel yang dibuat oleh

Perangkat organisasi (PC,PD dan PP) yang berfungsi sebagai pedoman dalam Pengelolaan sumber

Keuangan organisasi yang di buat setiap Tahun berpedoman pada nilai UMP (Upah Minimum

Propinsi) yang berlaku.

13. RAPBO (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi) adalah Sebuah dokumen yang

berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan Keuangan organisasi, yang ditetapkan dengan

59

mekanisme rapat pleno organisasi, dengan isi yang terdiri dari Sumber Pemasukan Keuangan

Organisasi dan Sumber Pengeluaran Keuangan organisasi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

HAK ANGGOTA

1. Setiap Anggota FSP KEP SPSI yang telah memenuhi kewajibannya secara baik dan benar sesuai

ketentuan AD/ART dan Peraturan-Peraturan organisasi mempunyai Hak-Hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan Perlindungan yang berhubungan dengan hubungan Industrial

2. Mendapatkan Pembelaan atas masalah yang berhubungan dengan hubungan Industrial

3. Diperjuangkan peningkatan kesejahteraan untuk anggota dan keluarganya.

4. Mendapatkan kesempatan peningkatan kecerdasan atas Hak-Hak sebagai Pekerja secara utuh.

2. Dalam memenuhi Hak-Hak anggota sebagai mana dimaksud dalam ketentuan diatas maka

organisasi FSP KEP SPSI membuat Lembaga-Lembaga/Badan organisasi sebagai Pilar pendukung

Perjuangan dari organisasi FSP KEP SPSI yaitu :

1. LEMDIKLAT di setiap Propinsi untuk membangun kekuatan SDM organisasi

2. LBH FSP KEP SPSI di setiap Propinsi untuk membangun kekuatan Advokasi organisasi

3. BUMORGAN (Badan Usaha Milik Organisasi) untuk membangun kekuatan Ekonomi

organisasi dengan memanfaatkan potensi Kuatitas anggota.

4. BAPROGAN (Badan Propaganda Organisasi ) untuk membangun kekuatan Propaganda

organisasi, dengan membuat Koran OPTIMIS (Obor Perjuangan Tanpa Henti Mewujudkan

Insan Sejahtera)

Pasal 3

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap anggota FSP KEP SPSI wajib membayar Uang Pangkal, Uang Iuran Anggota (COS) dan

Uang Konsolidasi.

2. Besarnya Uang Iuran anggota FSP KEP SPSI sebesar Minimum 1 % (satu persen) dari Upah Pokok

dan untuk pencapaiannya dimulai dengan 1% dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang berlaku di

masing-masing wilayah, dengan cara pengumpulannya dikutip setiap bulan dari upah masing –

masing anggota oleh PUK melalui pengusaha yang selanjutnya disetor/ditransfer oleh Pengusaha ke

Rekening PUK dan PUK mendistribusikan Rekening PC,Rekening PD dan Rekening PP

Pasal 4

Ketentuan Distribusi Iuran Anggota dan Uang Konsolidasi

1. Distribusi Uang Iuran Anggota ke Kas Organisasi Perangkat Organisasi yaitu :

a. PUK SP KEP SPSI sebesar 50 % (lima puluh persen)dari Jumlah Iuran terkumpul

b. Pimpinan Cabang (PC) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Jumlah Iuran terkumpul

c. Pimpinan Daerah (PD) sebesar 15 % (lima belas persen) dari Jumlah Iuran terkumpul

d. Pimpinan Pusat (PP) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Jumlah Iuran terkumpul

2. Distribusi Uang Konsolidasi ke Kas Organisasi Perangkat Organisasi yaitu :

a. PUK SP KEP SPSI sebesar 15 % (lima belas persen) dari Jumlah Iuran terkumpul

b. Pimpinan Cabang (PC) sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari Jumlah Iuran terkumpul

c. Pimpinan Daerah (PD) sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari Jumlah Iuran terkumpul

d. Pimpinan Pusat (PP) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Jumlah Iuran terkumpul

3. Distribusi Uang Pangkal ke Kas Organisasi Perangkat Organisasi yaitu :

a. Pimpinan Cabang (PC) sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari Jumlah Iuran terkumpul

b. Pimpinan Daerah (PD) sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari Jumlah Iuran terkumpul

c. Pimpinan Pusat (PP) sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari Jumlah Iuran terkumpul

60

BAB III

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN UANG PANGKAL,

UANG IURAN ANGGOTA (CHECK OFF SYSTEM) ,UANG KONSOLIDASI.

Pasal 5

Tata Cara Pengumpulan

1. Pengumpulan Uang Pangkal dilakukan dengan cara dipotong/dikutip secara langsung dari masing–

masing anggota yang di Distribusikan ke Perangkat Organisasi, sebagaimana diatur dengan Pasal 4

ayat 3 dalam peraturan ini.

2. Pengumpulan Uang Iuran Anggota (COS) dilakukan dengan cara dipotong langsung dari upah

masing – masing anggota oleh Pengusaha yang di Distribusikan ke Perangkat Organisasi,

sebagaimana diatur dengan Pasal 4 ayat 1 dalam peraturan ini.

3. Pengumpulan Uang Konsolidasi UMK/UMP dilakukan dengan cara dipotong/dikutip secara

langsung dari upah atau hasil yang diperjuangkan masing – masing anggota oleh Perangkat

organisasi yang dibantu oleh Pengusaha dengan Surat Kuasa dari Pimpinan Unit Kerja yang

diketahui oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Pusat.

4. PUK SP KEP SPSI membuat dan mengajukan surat permohonan pemotongan Iuran Anggota

(COS) dari Upah masing – masing anggota kepada pengusaha dengan melampirkan:

a. Nama – nama anggota serikat pekerja.

b. Nama – nama pengurus PUK SP KEP SPSI dan Copy SK Pengukuhan dari Pimpinan Cabang

FSP KEP SPSI.

c. Copy surat bukti Nomor Pencatatan PUK SP KEP SPSI dari Dinas Tenaga Kerja.

d. Surat Kuasa pemotongan Iuran Anggota dari PUK yang diketahui oleh PC dengan

melamlpirkan form isian anggota FSP KEP SPSI dari masing – masing anggota.

e. Copy AD/ART FSP KEP SPSI.

Pasal 6

PENDISTRIBUSIAN UANG PANGKAL,

UANG IURAN ANGGOTA (CHECK OFF SYSTEM) DAN UANG KONSOLIDASI.

1. PUK SP KEP SPSI berkewajiban memastikan Pelaksanaan Pendistribusian Uang Pangkal, Uang

Iuran Anggota (COS) dan Uang Konsolidasi yang dikolektif pemotongan oleh Pengusaha atas

Surat kuasa dari PUK, disetor/ditransfer ke Rekening Perangkat Organisasi (PUK,PC,PD dan PP)

Sebagaimana diatur pada pasal 4 dalam Peraturan ini.

2. PUK SP KEP SPSI berkewajiban mendistribusikan Uang Pangkal secara tertib dan teratur kepada

perangkat organisasi diatasnya sesuai dengan ketentuan pasal 4 dalam peraturan ini.

3. PUK SP KEP SPSI berkewajiban mendistribusikan Iuran Anggota secara berkala dan teratur

kepada perangkat organisasi diatasnya sesuai dengan ketentuan pasal 4 dalam Peraturan ini,

dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan berjalan.

4. Setelah Menyetorkan Iuran Anggota melalui Rekening masing – masing perangkat organisasi,

maka PUK SP KEP SPSI wajib menyampaikan Foto Copy Bukti penyetoran atau melaporkan

kepada perangkat organisasi diatasnya.

5. Foto Copy Slip Bukti Transfer Penyetoran/Iuran-Iuran (Uang Pangkal,Iuran Anggota (COS) dan

Uang konsolidasi), merupakan bukti kwitansi tanda terima.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN PENGGUNAAN KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 7

61

1. Setiap Perangkat organisasi wajib membuat/membuka rekening atas nama organisasi di BANK

yang di tanda tangani unsur KSB (Ketua,sekretaris dan Bendahara).

2. Uang Iuran Anggota yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan organisasi,

sesuai dengan Agenda Kerja sebagai penjabaran program kerja yang telah ditetapkan.

3. Setiap Perangkat organisasi wajib membuat RAPBO (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja

Organisasi) sebagai pedoman dalam mengelolah Keuangan Organisasi yang ditetapkan dan

disahkan dengan mekanisme sbb:

1) RAPBO PUK dalam rapat Pleno pengurus PUK dengan Bakor/Perwakilan Anggota.

2) RAPBO PC dalam rapat Pleno pengurus PC

3) RAPBO PD dalam rapat Pleno pengurus PD

4) RAPBO PP dalam rapat pleno Pengurus PP

4. Setiap Perangkat organisasi wajib membuat dan mengevaluasi Laporan Keuangan bulanan yang

berpedoman pada RAPBO dengan system yang memenuhi prinsip dasar akuntansi dan administrasi

yang sederhana, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Sistematika Pembuatan RAPBO dilakukan berpedoman pada ketentuan yang dibuat oleh Pimpinan

Pusat.

6. Setiap ada pergantian kepemimpinan kepengurusan organisasi pada semua jenjang organisasi wajib

membuat serah terima kepengurusan meliputi: Keuangan, Asset organisasi dan tugas-tugas serta

kewajiban organisasi yang perlu dilanjutan.

BAB V

PENGAWASAN KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 8

1. Setiap Perangkat Organisasi (PUK, PC dan PD) wajib menyampaikan laporan Keuangan

Organisasi kepada Perangkat organisasi dibawahnya dan tembusan disampaikan ke satu perangkat

diatasnya sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan sekali.

2. PP wajib menyampaikan laporan Keuangan Organisasi kepada Anggota dalam Forum

RAKERNAS/MUNAS

3. Semua Perangkat organisasi (PC, PD dan PP) berhak melakukan Pengawasan Pelaksanaan

Keuangan Organisasi terhadap Perangkat yang ada dibawahnya.

4. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Organisasi dilakukan secara Terencana, Terkoordinasi,

Terbuka dan Bertanggungjawab oleh Semua Perangkat Organisasi dengan tujuan pembinaan yang

konstruktif.

5. Perangkat Organisasi (PC,PD dan PP) wajib membuat Tabel Standarisasi Uang Iuran Anggota

(COS) Tahunan sebagai pedoman dalam melakukan Pengawasan Keuangan Organisasi, yang

ditetapkan berdasarkan kondisi obyektif jumlah anggota dengan memperhatikan RAPBO yang telah

ditetapkan.

6. Dalam melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Keuangan Organisasi wajib membuat Berita

Acara Pengawasan yang ditandatangani oleh PUK yang dilakukan pengawasan dan memberikan

tembusan Berita Acara Pengawasan ke pada semua Perangkat diatasnya.

7. Dari hasil Pengawasan yang ada, bila ada temuan belum melakukan ketentuan tentang keuangan

organisasi sesuai PO ini dan/atau sesuai AD/ART, Perangkat diatasnya wajib dan berhak

melakukan upaya pembinaan dengan memberikan teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan

tembusan ke semua perangkat diatasnya.

8. Dalam hal Perangkat Organisasi (PUK,PC dan PD) tidak menyetorkan/mendistribusikan Iuran

Anggota (COS) kepada perangkat organisasi diatasnya sesuai dengan hak perangkat organisasi

selama 3 (tiga) bulan berturut – turut, maka perangkat organisasi berhak dan wajib melakukan

Audit Internal dan Pemeriksaan yang intensif.

62

BAB VI

SANKSI ORGANISASI

Pasal 9

1. Dalam hal ditemukan Perangkat Organisasi (PUK, PC, PD dan PP) salah dalam mengelola

keuangan organisasi yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi, maka yang bersangkutan (baik

secara pribadi atau kolektif) wajib mengembalikan seluruh uang organisasi.

2. Dalam hal Perangkat Organisasi (PUK atau PC) tidak menyetorkan/mendistribusikan Iuran

Anggota (COS) kepada perangkat organisasi diatasnya sesuai dengan hak perangkat organisasi

selama 3 (tiga) bulan berturut – turut maka Perangkat organisasi wajib memberikan Surat

Peringatan Tertulis I.

3. Dalam hal Perangkat Organisasi (PUK atau PC) tidak menyetorkan/mendistribusikan Iuran

Anggota (COS) kepada perangkat organisasi diatasnya sesuai dengan hak perangkat organisasi

selama 4 (empat) bulan berturut-turut setalah diberikan SP I, maka perangkat organisasi

memberikan Surat Peringatan tertulis II, dan selanjutnya Surat Peringatan Tertulis III untuk 5 bulan

berturut-turut.

4. Dalam hal Perangkat Organisasi (PUK atau PC) tidak menyetorkan/mendistribusikan Iuran

Anggota (COS) kepada perangkat organisasi diatasnya sesuai dengan hak perangkat organisasi

selama 6 (Enam) bulan berturut-turut, maka sesuai dengan kewenangannya, perangkat organisasi

melakukan Pembekuan Kepengurusan Perangkat organisasi yang ada, dan mengganti dengan

Kepengurusan yang baru.

5. Bila segala upaya yang telah dilakukan tidak menunjukkan ada perbaikan sebagaimana mestinya,

dengan tidak melepaskan tanggungjawabnya secara hukum. Maka perangkat organisasi berhak

mencabut Surat Keputusan Pengukuhan/Pengangkatan Kepengurusan Perangkat Organisasi yang

ada.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Penutup

1. Dengan ditetapkannya Peraturan organisasi (PO.) TENTANG PENGUATAN KEUANGAN

ORGANISASI DENGAN PELAKSANAAN KEUANGAN ORGANISASI SESUAI AD/ART

(UANG PANGKAL,IURAN ANGGOTA (CHECK OFF SYSTEM) DAN UANG KONSOLIDASI,

maka seluruh Perangkat organisasi FSP KEP SPSI disemua tingkatan wajib melaksanakan dan

segera menyesuaikan dengan ketentuan ini.

2. Apabila di unit kerja sudah memberlakukan ketentuan Pemungutan Iuran Anggota (COS) sudah

berjalan lebih besar dari ketentuan ini dilarang menurunkan nilainya dan kewajiban pada Perangkat

tetap sesuai dengan Tabel Standarisasi Iuran anggota yang ditetapkan oleh perangkat organisasi

Tahunan.

3. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini, akan diatur kemudian oleh Pimpinan

Pusat FSP KEP SPSI.

4. Peraturan Organisasi ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2010.

63

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 30 Juli 2009

PIMPINAN SIDANG

RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS)

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

(SUBIYANTO, S.Sos.) (AHMAD SOLEH)

Ketua Sekretaris

(ABDULLAH) (TARSAN) (EDY SUHERDI)

Anggota Anggota Anggota

64

RANCANGAN KEPUTUSAN

Nomor : Kep.05/RAKERSUS/FSP KEP SPSI/VII/2009

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN)

PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN

FSP KEP SPSI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang : a. Bahwa untuk memperjelas dan mempermudah konsolidasi perjuangan

organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk pelaksanaan peranan

dan fungsi organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota/pekerja dan

keluarganya.

b. Bahwa untuk maksud tersebut, diperlukan adanya keputusan RAKERSUS,

Tentang PENGESAHAN RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN)

PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN FSP KEP SPSI.

Mengingat : 1. UUD tahun 1945

2. UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

3. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. AD/ART FSP KEP SPSI HASIL MUNAS V TH 2007.

Memperhatikan : Hasil Permusyawaratan dalam RAKERSUS membahas Rancangan PENGESAHAN

RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN) PERMASALAHAN

KETENAGAKERJAAN FSP KEP SPSI pada Sidang Paripurna IV tanggal 30 Juli

2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN RAKERSUS TENTANG PENGESAHAN RENCANA TINDAKAN

(ACTION PLAN) PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN FSP KEP SPSI.

Pertama : RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN) PERMASALAHAN

KETENAGAKERJAAN FSP KEP SPSI adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran dan merupakn bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Kedua : RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN) PERMASALAHAN

KETENAGAKERJAAN FSP KEP SPSI, sebagaimana tersebut pada dictum

pertama keputusan ini, merupakan pedoman untuk melaksanakan Peranan dan

Fungsi Organisasi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

65

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 30 Juli 2009

PIMPINAN SIDANG

RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS)

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

(SUBIYANTO, S.Sos.) (AHMAD SOLEH)

Ketua Sekretaris

(ABDULLAH) (TARSAN) (EDY SUHERDI)

Anggota Anggota Anggota

66

RANCANGAN KEPUTUSAN

Nomor : Kep.06/Org/FSP KEP SPSI/VII/2009

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN)

PERMASALAHAN INTERNAL ORGANISASI

FSP KEP SPSI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang : a. Bahwa untuk memperjelas dan mempermudah konsolidasi Internal organisasi

dalam melaksanakan prioritas program jangka pendek dan jangka panjang

untuk menata organisasi dalam pelaksanaan peranan dan fungsi organisasi

dalam mewujudkan kesejahteraan anggota/pekerja dan keluarganya supaya

terintegrasi.

b. Bahwa untuk maksud tersebut, diperlukan adanya keputusan RAKERSUS,

Tentang PENGESAHAN RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN)

PERMASAHAN INTERNAL ORGANISASI FSP KEP SPSI

Mengingat : 1. UUD tahun 1945

2. UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

3. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. AD/ART FSP KEP SPSI HASIL MUNAS V TH 2007

Memperhatikan : Hasil Permusyawaratan dalam RAKERSUS membahas Rancangan

PENGESAHAN RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN) PERMASAHAN

INTERNAL ORGANISASI FSP KEP SPSI pada Sidang Paripurna IV tanggal 30

Juli 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN RAKERSUS TENTANG PENGESAHAN RENCANA

TINDAKAN (ACTION PLAN) PERMASAHAN INTERNAL ORGANISASI

FSP KEP SPSI.

Pertama : RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN) PERMASAHAN INTERNAL

ORGANISASI FSP KEP SPSI adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakn bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Kedua : RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN) PERMASAHAN INTERNAL

ORGANISASI FSP KEP SPSI, sebagaimana tersebut pada dictum pertama

keputusan ini, merupakan pedoman untuk melaksanakan tindakan perbaikan

organisasi supaya berperan dan berfungsi dengan baik.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

67

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 30 Juli 2009

PIMPINAN SIDANG

RAPAT KERJA KHUSUS (RAKERSUS)

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

(SUBIYANTO, S.Sos.) (AHMAD SOLEH)

Ketua Sekretaris

(ABDULLAH) (TARSAN) (EDY SUHERDI)

Anggota Anggota Anggota